JAKARTA – Di tengah perayaan HUT ke-18 Partai Gerindra, publik justru melontarkan kritik tajam terkait banyaknya atribut partai yang “menjamur” di sejumlah ruas jalan protokol dan flyover di Jakarta. Pemandangan ini dinilai kontradiktif dengan pidato Presiden Prabowo Subianto yang baru-baru ini mencanangkan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah).

Sebelumnya, dalam Rakornas di Sentul, Senin (2/2/2026), Presiden Prabowo secara tegas meminta pemerintah daerah menertibkan spanduk dan baliho iklan berukuran besar demi keindahan kota. Namun, fakta di lapangan menunjukkan puluhan bendera Partai Gerindra justru terpasang di besi jembatan Flyover Kuningan dan Slipi.

Respons Gubernur DKI: Jalankan Arahan Presiden 1.000 Persen

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan dukungannya terhadap arahan Presiden Prabowo untuk membersihkan jalanan dari atribut yang mengganggu estetika dan lalu lintas. Pramono menegaskan akan menertibkan atribut partai yang dipasang di tempat-tempat yang dilarang.

“Saya benar-benar ingin menertibkan. Tidak ada lagi di Jakarta flyover yang dipasangi atribut partai saat ada acara. Itu sangat mengganggu lalu lintas. Arahan Bapak Presiden 1.000 persen pasti saya jalankan agar Jakarta lebih rapi dan bersih,” tegas Pramono di Jakarta Barat, Selasa (3/2/2026).

Klarifikasi dan Permohonan Maaf Partai Gerindra

Menanggapi gelombang kritik dari netizen, akun media sosial resmi Partai Gerindra tampak aktif memberikan penjelasan di kolom komentar unggahan warga. Admin Gerindra menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh atribut partai tersebut.

“Bulan Februari ini partai Gerindra berulang tahun, mohon maaf setelah masa perayaan selesai atribut akan segera diturunkan,” tulis akun resmi Partai Gerindra.

Sebagaimana diketahui, Partai Gerindra genap berusia 18 tahun pada hari ini, 6 Februari 2026. Meskipun merupakan masa perayaan, warga berharap partai pendukung pemerintah bisa memberikan contoh nyata dalam mewujudkan visi Indonesia ASRI yang digaungkan oleh sang Ketua Umum sekaligus Presiden RI. (red)