Oleh: Redaksi Pojok Daily
Awal tahun 2026 disambut dengan narasi kemenangan yang heroik: Indonesia resmi swasembada pangan. Presiden Prabowo Subianto dengan bangga memamerkan angka 3,2 juta ton cadangan beras di gudang Bulog—sebuah rekor tertinggi sepanjang sejarah republik. Namun, di balik selebrasi angka-angka tersebut, tersembunyi sebuah ironi yang menyesakkan dada para pegiat kedaulatan pangan.
Bagaimana mungkin sebuah negara yang mengklaim diri sudah mandiri secara pangan, justru di saat yang sama “terpaksa” menandatangani kesepakatan untuk mengimpor beras dari Amerika Serikat?
Swasembada atau Sekadar Retorika?
Istilah swasembada seharusnya berarti kemampuan kita untuk mencukupi kebutuhan perut rakyat dari keringat petani sendiri. Namun, kesepakatan dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat baru-baru ini justru menunjukkan wajah yang berbeda. Demi mengejar tarif ekspor 0 persen untuk produk garmen dan manufaktur lainnya, kedaulatan meja makan kita seolah dijadikan tumbal.
Klaim swasembada yang diteriakkan di podium terasa hambar ketika kita mengetahui bahwa salah satu syarat dalam perjanjian tersebut adalah kemudahan akses bagi beras dan produk pertanian AS untuk masuk ke pasar domestik. Ini bukan lagi soal kemandirian, melainkan soal barter ekonomi yang berisiko tinggi.
Anomali Cadangan Beras
Stok 3,2 juta ton memang angka yang fantastis di atas kertas. Namun, kita harus kritis bertanya: berapa persen dari angka tersebut yang benar-benar berasal dari serapan gabah petani lokal, dan berapa banyak yang merupakan sisa-sisa kebijakan impor periode sebelumnya?
Menumpuk beras di gudang sambil tetap membuka keran impor adalah kebijakan yang ambigu. Jika stok kita memang melimpah, masuknya beras impor hanya akan menekan harga di tingkat petani. Alih-alih sejahtera karena swasembada, petani kita justru terancam menjadi penonton di tengah banjirnya produk asing yang harganya mungkin lebih murah karena disubsidi oleh pemerintah mereka.
Kedaulatan yang Tergadaikan
Sejarah mencatat bahwa swasembada yang berkelanjutan tidak bisa dibangun di atas fondasi perjanjian dagang yang timpang. Kita mengincar pasar ekspor garmen di AS untuk menyelamatkan 4 juta buruh, namun di saat yang sama kita berisiko mematikan semangat jutaan petani yang telah berjuang mencapai angka swasembada tersebut.
Negara tidak boleh terjebak dalam “keranjang belanja” diplomatik. Jika swasembada pangan benar-benar menjadi harga mati seperti yang sering didengungkan Presiden, maka setiap kebijakan perdagangan internasional harusnya memperkuat posisi petani, bukan justru memposisikan hasil jerih payah mereka sebagai barang komoditas yang bisa dikompromikan.
Rakyat tidak butuh sekadar angka rekor di gudang Bulog jika pada akhirnya nasi yang mereka makan berasal dari lahan-lahan di Amerika. Swasembada tanpa kedaulatan hanyalah ilusi statistik. Sudah saatnya pemerintah jujur kepada rakyat: apakah kita benar-benar sudah mandiri, atau kita hanya sedang berpura-pura mandiri di bawah bayang-bayang tekanan dagang global?
Jangan sampai swasembada pangan 2026 hanya menjadi catatan kaki dalam buku sejarah tentang bagaimana Indonesia menyerahkan kedaulatan dapurnya demi angka-angka ekspor manufaktur.
Komentar