JAKARTA – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) bicara blak-blakan mengenai penyebab utama krisis pengelolaan sampah yang melanda berbagai wilayah di Indonesia. Salah satu poin krusial yang disoroti adalah rendahnya nilai iuran sampah yang dibebankan kepada masyarakat, yang rata-rata hanya sebesar Rp15.000 per bulan.
Danantara menilai angka tersebut sangat jauh dari nilai ekonomis untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang modern dan berkelanjutan. Rendahnya pendapatan dari iuran warga membuat pemerintah daerah kesulitan untuk mendanai operasional Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) maupun investasi pada teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan.
“Dengan iuran rata-rata Rp15.000, Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat sampah. Nilai tersebut tidak cukup untuk menutup biaya logistik pengangkutan, apalagi untuk investasi teknologi pengolahan sampah yang maju,” ungkap pihak Danantara.
Kondisi ini menyebabkan banyak daerah masih bergantung pada sistem kumpul-angkut-buang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang kapasitasnya kini mulai penuh dan overload. Danantara menekankan perlunya reformasi kebijakan pembiayaan sampah agar pengelolaan limbah di tingkat nasional bisa beralih ke metode yang lebih produktif dan memiliki nilai ekonomi.
Selain masalah biaya, Danantara juga mendorong adanya kolaborasi investasi untuk membangun infrastruktur pengolahan sampah menjadi energi (waste-to-energy) atau produk daur ulang bernilai tinggi. Namun, hal tersebut sulit terwujud jika fundamental pembiayaan dari tingkat rumah tangga masih sangat rendah.
Persoalan iuran ini diprediksi akan menjadi perdebatan publik, mengingat kenaikan tarif layanan dasar selalu menjadi isu sensitif, meskipun di sisi lain ancaman bencana lingkungan akibat sampah sudah berada di depan mata.
Komentar