PANIAI – Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Paniai menggelar rapat dengar pendapat (hearing) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra di Ruang Sidang DPRK Paniai, Selasa (21/04/2026). Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat fungsi pengawasan sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah Kabupaten Paniai.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi A DPRK Paniai, Melianus Yatipai, S.H., dengan didampingi Sekretaris DPRK (Sekwan) Alfred Yogi, S.Sos., serta seluruh staf Sekretariat DPRK Paniai.

Sinergi dan Evaluasi Kinerja OPD

Dalam forum koordinasi tersebut, sejumlah OPD strategis hadir memaparkan tugas pokok, fungsi, serta berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Instansi yang hadir meliputi Badan Kesbangpol, Dinas Perizinan, Bagian Kepegawaian, hingga Satpol PP.

Lihat Juga:
May Day 2026: FSBPI Papua Tengah Desak Pengesahan RUU Ketenagakerjaan dan Penghapusan Outsourcing

“Hearing ini adalah bentuk nyata fungsi pengawasan DPRK. Kami ingin forum ini menjadi wadah koordinasi untuk mencari solusi konkret atas berbagai persoalan yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Melianus Yatipai.

Poin-Poin Strategis Hasil Hearing

Masing-masing OPD memaparkan sejumlah rencana aksi dan evaluasi sebagai berikut:

  1. Badan Kesbangpol: Fokus pada pembinaan organisasi kemasyarakatan (ormas) demi menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah.

  2. Dinas Perizinan: Berkomitmen menciptakan sistem pelayanan perizinan yang lebih efektif, transparan, dan bebas pungli.

  3. Bagian Kepegawaian: Menekankan pada penataan administrasi kepegawaian dan peningkatan disiplin aparatur sipil negara (ASN).

  4. Satpol PP: Memperkuat peran dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di lingkungan Kabupaten Paniai.

Dorong Transparansi dan Akuntabilitas

Komisi A DPRK Paniai memberikan catatan penting agar seluruh OPD memperkuat komunikasi lintas sektor guna mempercepat penyelesaian masalah di masyarakat. Terdapat empat poin utama yang menjadi perhatian bersama, yakni peningkatan kinerja aparatur, penataan sistem perizinan, penguatan pembinaan ormas, dan optimalisasi peran Satpol PP.

Lihat Juga:
Transparansi Dana Otsus Papua Tengah: Begini Rinciannya Jika Dikelola Bersama MRP

Melianus Yatipai mengingatkan agar seluruh jajaran pemerintah bekerja sesuai koridor aturan dengan mengedepankan prinsip transparansi serta akuntabilitas.

“Kami berharap melalui hearing ini, koordinasi antar-OPD semakin solid sehingga persoalan di tengah rakyat dapat ditangani secara cepat, tepat, dan terukur,” tambahnya.

Seluruh OPD yang hadir menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti masukan dari dewan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Pertemuan yang berlangsung secara tertib dan kekeluargaan ini diharapkan memberikan dampak signifikan bagi perubahan pelayanan publik di Kabupaten Paniai ke arah yang lebih baik.

pewarta: Jeri