Oleh: [Armin – Wartawan Jawa Tengah]
Momentum Hari Pers Nasional (HPN) 2026 seharusnya menjadi panggung perayaan kemandirian pers. Namun, di Jawa Tengah, narasi “Kedaulatan Ekonomi” yang didengungkan terasa seperti pepesan kosong. Di tengah gempuran algoritma platform global, media lokal di Jateng justru terjepit di antara dua raksasa: dominasi teknologi asing dan kebijakan pemerintah daerah yang masih bersifat “setengah hati”.
Pers Sebagai “Humas” atau Pilar Demokrasi?
Salah satu kritik paling tajam yang perlu diarahkan ke Pemprov Jateng adalah pola kemitraan yang selama ini terbangun. Hingga tahun 2026 ini, anggaran kerja sama media seringkali masih terjebak pada pola transaksional-seremonial.
Pemerintah daerah cenderung memperlakukan media sebagai perpanjangan tangan humas untuk memoles citra birokrasi, bukan sebagai mitra strategis yang memiliki fungsi kontrol sosial. Jika ekonomi media hanya bergantung pada “belas kasihan” kontrak pariwara pemda yang syaratnya makin rumit, di mana letak independensinya?
Ketimpangan Distribusi Kue Iklan Daerah
Pemprov Jateng perlu dikritik mengenai transparansi dan keadilan dalam distribusi anggaran media.
-
Sentralisasi Konten: Banyak anggaran terserap ke platform nasional atau influencer besar yang belum tentu memiliki kontribusi pada penguatan ekosistem jurnalisme lokal di daerah.
-
Standar Ganda: Di satu sisi, media lokal dituntut profesional dan tersertifikasi Dewan Pers, namun di sisi lain, apresiasi ekonomi dari pemda tidak sebanding dengan biaya operasional jurnalisme yang berkualitas.
Absennya Inovasi Kebijakan Lokal
Kedaulatan ekonomi bukan hanya soal memberi “proyek” iklan. Kita merindukan Pemprov Jateng yang berani melahirkan regulasi lokal yang memproteksi media daerah. Misalnya:
-
Insentif Pajak/Retribusi bagi perusahaan pers yang berbasis di Jawa Tengah.
-
Kewajiban Alokasi Iklan Layanan Masyarakat yang lebih besar bagi media lokal resmi untuk melawan hoax di akar rumput.
-
Literasi Digital yang masif untuk masyarakat agar lebih menghargai konten lokal ketimbang konten clickbait dari luar daerah.
Kesimpulan: Jangan Hanya Jadi Penonton
Jika Pemprov Jateng tetap menutup mata terhadap rapuhnya pondasi ekonomi media lokal, maka HPN 2026 hanyalah ritual tahunan tanpa makna. Tanpa kedaulatan ekonomi, pers di Jateng akan terus menjadi “budak” algoritma atau “pemuja” kekuasaan demi menyambung nyawa dapur redaksi.
Kedaulatan ekonomi media adalah harga mati untuk menjaga warisan demokrasi di Tanah Jawa. Sudah saatnya pemerintah daerah bertindak sebagai fasilitator ekosistem, bukan sekadar pemberi order.
