SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten bersiap memanfaatkan momentum libur sekolah semester ini untuk menggelar evaluasi total terhadap pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah radikal ini sengaja diambil guna mengoreksi karut-marut data penerima manfaat yang dinilai masih amburadul hingga memicu ketimpangan distribusi pasokan logistik di sejumlah wilayah hukum Banten.
Asisten Daerah (Asda) I Provinsi Banten sekaligus Wakil Ketua Satgas Program MBG Banten, Komarudin, memaparkan bahwa pembenahan tata kelola dari hulu ke hilir sudah masuk dalam taraf mendesak. Rantai distribusi di lapangan dinilai belum mencerminkan asas keadilan sosial akibat validasi data yang lemah.
Meskipun otoritas pimpinan di tingkat pusat belum mengeluarkan surat keputusan (SK) resmi terkait pembekuan operasional, Pemprov Banten mengindikasikan kuat akan menghentikan sementara aktivitas seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama masa liburan kelas bergulir.
“Dengan adanya pergantian pimpinan di tingkat pusat atau satgas, arah kebijakan ke depan hampir pasti mengalami penyesuaian. Selama masa libur sekolah, operasional SPPG kemungkinan besar berhenti sementara agar evaluasi bisa berjalan maksimal,” kata Komarudin, Kamis (18/6/2026).
Distribusi Senjang: Target Kurang, Tapi Dapur Meledak
Komarudin membongkar anomali data sistemik yang dinilai tidak masuk akal secara kalkulasi matematis program. Hingga pertengahan Juni 2026, realisasi serapan penerima manfaat MBG di Banten baru menyentuh angka 2,9 juta jiwa dari total target mutlak sebesar 3,5 juta jiwa. Artinya, masih ada rapor merah berupa kekurangan cakupan (gap) sekitar 600 ribu penerima manfaat yang belum tersentuh.
Anehnya, di tengah defisit kuota penerima tersebut, jumlah infrastruktur dapur produksi MBG justru tumbuh subur tak terkendali hingga melampaui batas kuota nasional. Dari target awal pembangunan yang hanya mematok 1.171 unit, di lapangan saat ini justru sudah berdiri tegak dan beroperasi sebanyak 1.340 unit dapur.
“Ini tidak logis. Jumlah dapur sudah melebihi target, tapi penerima manfaat masih kurang 600 ribu. Artinya ada masalah serius dalam distribusi dan pemetaan lokalisasi,” cetus Asda I heran.
Akibat ketidakseimbangan ekosistem ini, Satgas MBG Banten mencatat sedikitnya ada 63 unit dapur produksi yang terpaksa dijatuhi sanksi pembekuan sementara (suspend). Pihaknya membuka peluang lebar untuk menutup paksa fasilitas dapur tersebut secara permanen jika hasil audit ruang membuktikan keberadaannya tidak sesuai dengan regulasi kebutuhan riil wilayah.
Prioritas Sasaran Berpeluang Geser ke Ibu Hamil dan Balita 3T
Selain merombak zonasi operasional dapur, evaluasi komprehensif ini diproyeksikan akan mengubah peta jalan (roadmap) skala prioritas sasaran penerima manfaat di tahun anggaran mendatang.
Jika pada fase awal program ini cenderung jor-joran menyasar siswa sekolah formal secara makro, ke depan fokus intervensi gizi akan diperketat dan dialihkan secara spesifik kepada kluster kelompok masyarakat yang jauh lebih rentan terhadap risiko stunting.
“Kami akan petakan ulang siapa yang paling berhak menerima. Bisa saja nanti prioritas bergeser ke balita, ibu hamil, anak pra-sekolah, PAUD-TK, atau masyarakat di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar),” tegas Komarudin.
Di akhir penjelasannya, Komarudin mengkritik minimnya porsi pelibatan Pemerintah Daerah (Pemda) oleh satgas pusat dalam proses penyusunan instrumen data sejak awal program digulirkan. Padahal, basis data kependudukan kedinasan yang paling akurat (by name by address) mutlak dipegang oleh pemangku kebijakan lokal di tingkat kabupaten/kota. Kegagalan koordinasi lintas sektoral inilah yang dituding menjadi biang keladi di balik kacaunya peta distribusi MBG di Provinsi Banten saat ini.
Tinggalkan Balasan