CILEGON — Postur belanja daerah Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon pada usulan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD 2026 diproyeksikan melonjak hingga melebihi Rp2 triliun. Peningkatan plafon anggaran tersebut mencakup penambahan belanja pegawai yang bakal diuji ulang bersama jajaran DPRD Kota Cilegon.
Wali Kota Cilegon, Robinsar, menegaskan bahwa besaran angka dalam draf KUA-PPAS tersebut masih bersifat dinamis dan belum final. Eksekutif dan legislatif dijadwalkan membedah secara rinci setiap mata anggaran guna menyaring program prioritas.
“Itu masih berupa pengajuan. Nanti sama-sama kita evaluasi, mana poin-poin yang memang relevan, mana yang tidak relevan, termasuk mana yang berpotensi menimbulkan pemborosan,” ujar Robinsar di Cilegon, Rabu (5/8/2026).
Antisipasi Risiko Defisit Keuangan Daerah
Robinsar menggarisbawahi bahwa penyesuaian angka belanja wajib memperhitungkan realisasi pendapatan daerah. Pemerintah kota menargetkan tata kelola keuangan tahun berjalan berjalan efisien tanpa menyisakan defisit kas seperti pada periode sebelumnya.
Menurutnya, keseimbangan fiskal sangat penting agar pemenuhan hak dasar dan program layanan publik bagi masyarakat Cilegon tidak terganggu di tengah jalan.
“Target kami adalah jangan sampai terjadi lagi defisit. Jangan sampai juga ada hak-hak masyarakat yang tidak tertunaikan,” kata Robinsar.
Mengenai lonjakan alokasi belanja pegawai, Robinsar menjelaskan pihaknya masih menelaah rincian teknis komponen pembiayaan tersebut. Namun, ia menduga penambahan pos ini berkaitan erat dengan pengalokasian gaji serta tunjangan bagi formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Saya belum mengetahui secara detail. Kalaupun ada, kemungkinan berkaitan dengan penambahan PPPK,” ungkapnya.
Koreksi Ketimpangan Belanja Modal dan Rutin
Di samping belanja pegawai, Pemkot Cilegon menaruh perhatian khusus terhadap penurunan porsi belanja modal. Pengurangan alokasi pembangunan infrastruktur fisik di tengah naiknya belanja operasional akan menjadi poin krusial dalam pembahasan bersama DPRD.
Pemerintah daerah berkomitmen menyeimbangkan kembali komposisi APBD agar belanja pembangunan publik tetap porsional dan tepat sasaran.
“Belanja modal berkurang, itu juga akan kami evaluasi. Nanti akan kami perinci kembali seperti apa komposisinya,” tutur Wali Kota Cilegon tersebut.
Prioritaskan Pasokan Air Bersih dan Bencana Kekeringan
Pemkot Cilegon mengharapkan masukan serta catatan kritis dari legislatif selama pembahasan Perubahan APBD 2026. Evaluasi bersama ini bertujuan memastikan sisa anggaran belanja betul-betul dialokasikan untuk penanganan persoalan riil di tengah warga.
Salah satu fokus darurat yang akan dikawal adalah penanganan krisis air bersih akibat musim kemarau di sejumlah wilayah rawan kekeringan di Kota Cilegon.
“Persoalan kekeringan, kebutuhan air, dan persoalan lainnya harus terus diperhatikan. Apa yang menjadi kebutuhan mendesak di masyarakat harus diprioritaskan,” tegas Robinsar.
Ia memastikan seluruh proses sinkronisasi KUA-PPAS Perubahan 2026 ditargetkan tuntas secara rasional dan transparan sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah.
“Intinya KUA-PPAS Perubahan ini akan dievaluasi bersama DPRD. Apa pun hasil akhirnya, hak-hak masyarakat harus tetap ditunaikan,” pungkasnya.
Komentar