JAKARTA – Keluhan warga sekitar fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan di Jakarta Utara kembali memuncak setelah aroma bau tak sedap yang menyengat sejak minggu lalu kembali dirasakan masyarakat. Tak hanya berdampak pada kenyamanan, beberapa warga bahkan menangis meminta penutupan fasilitas tersebut karena dianggap berdampak pada kesehatan dan lingkungan.
Warga dari Jakarta Garden City (JGC) dan permukiman sekitar menyampaikan langsung kepada Gubernur Pramono Anung Wibowo bahwa bau busuk RDF membuat hidup mereka terganggu, mulai dari masalah pernapasan hingga gangguan mental dan fisik. Seorang perempuan warga bahkan sempat menangis menyampaikan penderitaan tersebut dalam pertemuan dengan gubernur.
“Kita banyak yang sakit, mental kita juga sakit, berobat juga pakai biaya sendiri,” ujar salah satu warga kepada Pramono sambil terisak meminta RDF ditutup dan diusut tuntas, meskipun mereka menyatakan tidak menargetkan pejabat secara pribadi.
Pemda DKI Dinilai Mengabaikan Keluhan Masyarakat
Namun, respons Pemprov DKI dinilai kurang serius oleh kalangan warga dan aktivis lingkungan. Gubernur Pramono mengatakan bahwa RDF Rorotan tidak bisa ditutup secara permanen karena biaya investasi proyek yang tinggi, dan problem utama yang menimbulkan bau justru berasal dari kendaraan angkutan sampah yang bocor, bukan fasilitas utama RDF.
Pernyataan ini memicu kritik tajam dari masyarakat yang menilai bahwa argumentasi biaya tinggi tidak bisa dijadikan alasan untuk terus mempertahankan fasilitas yang dinilai merugikan kesehatan warga. “Biaya proyek itu bukan hidup kami; kita terpapar bau setiap hari,” kata seorang warga lainnya saat ditemui di lokasi protes. (warga setempat)
Efek Kesehatan Hingga Tekanan Psikologis
Warga mengaku mengalami masalah kesehatan seperti sakit mata, batuk, dan gangguan saluran pernapasan akut (ISPA) akibat paparan bau RDF Rorotan. Mereka juga melaporkan tekanan mental akibat terus-menerus hidup dalam kondisi tidak nyaman.
Pernyataan warga ini diperkuat oleh catatan massa protes sebelumnya yang menunjukkan bahwa puluhan warga dari beberapa klaster permukiman mengklaim mengalami gangguan kesehatan sejak uji coba RDF dilakukan di lokasi yang sangat dekat dengan perumahan.
Pemprov DKI Diminta Tanggung Jawab Nyata
Aktivis lingkungan dan beberapa LSM mempertegas bahwa solusi sementara seperti menghentikan sementara operasional atau mengganti armada truk saja tidak menyelesaikan akar masalah. Mereka mendesak peninjauan ulang total terhadap izin operasional RDF Rorotan, serta transparansi penggunaan anggaran yang telah dikeluarkan oleh Pemprov DKI. “Jangan sampai biaya proyek besar itu hanya menjadi prioritas investasi, sementara warga terus menderita,” tegas seorang aktivis lingkungan. (aktivis setempat)
Warga bahkan sempat memblokade truk pengangkut sampah RDF sebagai bentuk protes terhadap dampak bau yang dianggap berat dan tidak kunjung ditangani secara efektif oleh pemerintah daerah.
Tinggalkan Balasan