JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp762,30 miliar untuk Tahun Anggaran 2027. Langkah ini diambil setelah pagu indikatif yang dialokasikan untuk lembaga antirasuah tersebut mengalami pemotongan signifikan, yakni merosot sekitar 22 persen jika disandingkan dengan postur anggaran tahun sebelumnya.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, memaparkan bahwa suntikan dana segar tersebut sangat krusial demi menyelamatkan berbagai program kerja strategis yang terancam pincang akibat pengetatan fiskal. Mulai dari operasional penindakan, program pencegahan korupsi, pendidikan antikorupsi, hingga pos belanja barang kelembagaan.
Dalam rapat kerja (Raker) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026), Setyo menjelaskan bahwa pengajuan ini juga bersandar pada lampu hijau yang sempat dilayangkan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait komitmen sokongan anggaran bagi instansi vital negara.
“Kami mencermati arahan Bapak Presiden saat pelaksanaan konsolidasi Program Makan Bergizi Gratis di Sentul pada 3 Juni lalu. Beliau menyampaikan bahwa kebutuhan anggaran lembaga yang penting dalam menjalankan tugasnya akan mendapat dukungan,” pungkas Setyo Budiyanto di hadapan anggota dewan.
Sahroni Berkelakar: Tanggung, Sekalian Saja Minta Rp5 Triliun!
Pemaparan nota keuangan dari pimpinan KPK tersebut langsung memantik respons menarik dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni. Politikus flamboyan dari Partai NasDem itu melontarkan kelakar segar yang seketika memecah ketegangan ruang rapat.
Sahroni menilai nominal Rp762,3 miliar yang diminta KPK terlampau mini jika mengacu pada janji dan komitmen politik Presiden Prabowo yang siap mendukung penuh pendanaan lembaga hukum.
“Saran saya, Pak, karena Presiden sudah bilang berapa pun yang dibutuhkan akan diberikan, sekalian saja ajukan Rp5 triliun. Tanggung, Pak,” seloroh Sahroni yang langsung disambut gelak tawa riuh para peserta rapat.
Legislator asal Tanjung Priok ini bahkan berseloroh jenaka bahwa jika nantinya Kementerian Keuangan tidak merestui usulan jumbo tersebut, KPK tinggal memutar kembali rekaman audio pidato Presiden Prabowo sebagai pengingat komitmen hulu.
KPK Pilih Realistis dan Hitung Cermat Operasional
Menanggapi candaan dan pancingan dari pimpinan sidang, Setyo Budiyanto memilih bersikap realistis dan tidak goyah. Ia menegaskan bahwa KPK memegang teguh prinsip akuntabilitas dan emoh mengajukan kalkulasi anggaran secara ugal-ugalan atau berlebihan di luar nalar kebutuhan riil.
Setyo memastikan angka Rp762,30 miliar tersebut merupakan buah dari perhitungan matematis yang matang, presisi, dan sesuai dengan skala prioritas kerja yang ditargetkan institusinya pada 2027.
KPK menjamin seluruh proses pengusulan tambahan ini tetap bergulir di dalam koridor hukum dan mekanisme perencanaan penganggaran negara yang sah. Dana tersebut dipastikan akan dikunci secara transparan untuk memperkuat taji pemberantasan korupsi di tanah air, baik dari sektor penindakan di lapangan hingga penguatan kapasitas internal kelembagaan.
Komentar