SEMARANG – Ambisi pemerintah pusat untuk membentengi Pantai Utara (Pantura) Jawa melalui proyek raksasa Giant Sea Wall (GSW) sepanjang 575 kilometer terus melaju. Skenarionya megah: membentang dari Banten hingga Gresik dengan estimasi anggaran fantastis mencapai US$80 miliar atau setara Rp1.280 triliun. Target groundbreaking pun telah dipatok pada September 2026.
Pemerintah berdalih, proyek super-monumental ini adalah benteng penyelamat mutakhir untuk meredam banjir rob, menahan laju kenaikan air laut, dan mengatasi penurunan muka tanah (land subsidence). Namun, di mata masyarakat pesisir dan para nelayan tradisional Jawa Tengah, megaproyek ini tak lebih dari sekadar solusi palsu yang mengancam ruang hidup mereka.
Lingkaran Setan Infrastruktur: Gundul di Hulu, Retak di Hilir
Penolakan keras dari akar rumput bukan tanpa dasar ilmiah dan empiris. Sugeng, seorang nelayan asal Kendal, menilai pembangunan tanggul laut justru berpotensi membalikkan bencana menjadi lebih mengerikan.
“Resapan air di gunung sudah tidak ada karena dikeruk sedalam-dalamnya untuk material pembangunan. Kalau musim hujan dan laut pasang tinggi, air mau meluap ke mana? Dulu, air dari hulu lari ke laut, sekarang justru mau dibendung di hilir,” keluh Sugeng.
Kritik ini dikuatkan oleh temuan Aliansi Rakyat Miskin Semarang Demak (ARMSD). Koordinator ARMSD, Ahmad Marzuki, membeberkan bukti kegagalan mitigasi berbasis beton yang terjadi pada proyek tembok laut Tambak Lorok Semarang. Proyek sepanjang 1,5 kilometer senilai Rp300 miliar tersebut baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2024 dan diklaim mampu bertahan hingga 30 tahun.
Fakta Lapangan: Memasuki pertengahan tahun 2026, jaringan ARMSD telah mengidentifikasi retakan-retakan krusial pada struktur tembok di wilayah RW 14 dan 15. Saat air pasang datang, rembesan laut tetap lolos dan menggenangi jalanan kampung.
Para pakar dan aktivis mengingatkan bahwa menaruh beban beton raksasa di atas tanah Pantura yang labil justru akan mempercepat laju amblesan tanah. Ironisnya lagi, material urukan tanggul diambil dengan cara membabat bukit-bukit di hulu, menciptakan siklus pengrusakan lingkungan yang memicu banjir bandang dari atas dan rob dari bawah.
Tudingan Karpet Merah Kapitalisme dan Minimnya Transparansi
Aroma eksklusi sosial sangat menyengat dalam rancangan megaproyek ini. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menilai proyek GSW berjalan tanpa rencana transparan yang bisa diakses oleh publik luas.
Deputi Kiara, Erwin Suryana, mencurigai mega-infrastruktur ini bukan dirancang untuk menyelamatkan mata pencaharian nelayan, melainkan untuk mengamankan aset-aset ekonomi besar.
-
Orientasi Investasi: GSW diduga kuat menjadi tameng pelindung bagi perluasan aktivitas industri, kapitalisme, dan penanaman modal di sepanjang koridor Pantura, sembari pelan-pelan menyingkirkan pemukiman nelayan.
-
Krisis Partisipasi: Nelayan di kawasan Semarang, Demak, dan Jepara mengaku sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam sosialisasi tatap muka. Mereka hanya menjadi penonton dari berita yang berseliweran di media sosial.
“Sebelum ada tol tanggul laut, cari ikan melimpah. Sekarang makin susah. Jika GSW dipaksakan, nelayan seperti hidup segan mati tak mau karena dihimpit industri, pendangkalan sungai, dan hilangnya hutan mangrove,” ungkap Siti Darwati, perempuan nelayan dari Demak.
Rekomendasi BRIN: Desentralisasi Kebijakan Lewat Rembug Warga
Melihat besarnya potensi konflik agraria dan ekologis, Peneliti Pusat Riset Masyarakat dan Budaya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Dedi Supriadi Adhuri, mendesak pemerintah untuk mengubah paradigma pembangunan dari top-down menjadi participatory and integrated.
Pemerintah melalui Badan Otorita Pengelola Pantai Jawa (BOPPJ) diminta tidak hanya terpaku pada soil investigation (penyelidikan tanah) dan pemetaan batimetri semata, melainkan wajib melakukan “rembugan” komprehensif dengan komunitas lokal.
Masyarakat Pantura yang telah memiliki pengalaman empiris bergenerasi-generasi berinteraksi dengan dinamika Laut Jawa memiliki local knowledge yang kaya. Mengabaikan suara mereka dan terus memaksakan benteng beton Rp1.280 triliun ini berisiko melahirkan krisis kemanusiaan baru, di mana laut berhasil dibendung, namun manusianya tenggelam dalam kemiskinan struktural.
Komentar