BANJARMASIN – Kebakaran hutan dan lahan karhutla kembali menjadi bencana nasional. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menegaskan penanganan karhutla menjadi prioritas, dengan Kalimantan sebagai zona terparah.
Hingga Jumat 21/8/2026, BNPB mendeteksi karhutla di sembilan wilayah Kalimantan Selatan: Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Tapin, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, dan Balangan. Total area terbakar mencapai 595 hektare.
Wilayah terluas ada di Kabupaten Banjar 174 hektare, Tanah Laut 107 hektare, Barito Kuala 96 hektare, dan Tapin 85 hektare.
Untuk pemadaman, BNPB menyiagakan armada udara di Lanud Sjamsudin Noor: dua unit patroli udara dan tiga helikopter water bombing jenis AS 322C1 Super Puma, M18-AMT dan Sikorsky Black Hawk dengan operasi lebih dari 1,5 juta liter air.
592 Titik Api di Kalimantan, 278 di Lahan PSN Papua
Data Greenpeace periode 11-16 Agustus menunjukkan jumlah titik sumber asap meluas: 592 titik di Kalimantan, 455 di antaranya berada di lanskap gambut. Rinciannya 322 titik di Kalbar, 181 titik di Kalteng, dan 86 titik di Kalsel. Asap bahkan telah melintasi batas negara hingga Serawak, Malaysia.
Kondisi ini mirip September 2019, saat asap menyelimuti Kalbar 17 hari dan Serawak 11 hari.
Selain Kalimantan, Greenpeace menemukan 284 titik sumber asap di Papua. Dari jumlah itu, 278 titik berada di area Proyek Strategis Nasional PSN di Merauke, yang sebagian besar berupa lahan basah, hutan rawa dan gambut dangkal.
“Ekosistem lahan basah di Merauke berperan penting untuk menyimpan karbon dan tata guna air, ia rentan terbakar ketika mengalami pengeringan dan perubahan tata guna lahan. Kondisi ini semakin mengkhawatirkan ketika pembukaan dan pengeringan lahan berlangsung akibat adanya PSN,” kata Peneliti senior Greenpeace Indonesia Sapta Ananda Proklamasi.
Kualitas Udara Berbahaya, ISPA Naik Drastis
Dampak karhutla langsung menghantam kesehatan. Data IQAir sejak 31 Juli 2026 menunjukkan kualitas udara Pontianak kategori tidak sehat, Palangkaraya bahkan sempat mencapai kategori berbahaya hazardous.
Dinas Kesehatan Kalbar mencatat kasus ISPA naik 5 persen. Dinkes Kalteng mencatat 2.052 kasus ISPA periode 7-14 Agustus 2026, dengan tambahan 600 kasus hanya pada 11 Agustus dan sembilan pasien rawat inap.
“Sudah 81 tahun kemerdekaan Indonesia, kemerdekaan juga berarti memastikan rakyat terbebas dari asap, kehilangan hutan, dan bencana ekologis yang terus berulang,” ujar Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Belgis Habiba.
Walhi: 399 Titik Api di Dalam Konsesi dan Food Estate
Analisis spasial Walhi Nasional dan Walhi Papua periode 1-9 Juli 2026 menemukan pola tidak acak. Sedikitnya 399 titik api berada di dalam area konsesi maupun proyek pangan nasional. Dari jumlah itu, 245 titik di kawasan Food Estate, 115 titik di konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan PBPH dan 39 titik di konsesi sawit.
Dari total 1.292 titik api di Papua Selatan, hampir sepertiganya muncul di kawasan yang telah mendapat izin usaha dan PSN.
“Kebakaran yang berulang di kawasan seperti ini bukan hanya peristiwa alam, tetapi bagian dari perubahan bentang alam yang berlangsung secara massif,” kata Koordinator Pengkampanye Walhi Uli Arta Siagian.
Papua Selatan didominasi hutan dataran rendah, rawa, gambut yang alami menjaga kelembaban. Ketika dikonversi jadi kawasan produksi berskala besar, karakter ekologis berubah dan lebih rentan terbakar saat kemarau.
Tumpang Tindih Wilayah Adat
Overlay peta Walhi juga menemukan tumpang tindih PSN pangan dengan wilayah adat 5 suku asli di Merauke: Suku Marind, Yei, Kanum, Muyu, dan Mandobo.
“Di satu sisi masyarakat adat kehilangan wilayah adat dan sumber penghidupan. Di sisi lain, ketika bentang alam yang selama ini dijaga masyarakat adat berubah menjadi kawasan produksi berskala industri, fungsi ekologis sebagai penyangga kebakaran ikut melemah,” kata Direktur Eksekutif Walhi Papua Maikel Peuki.
Kritik: Pemerintah Reaktif, Bukan Antisipatif
Greenpeace dan Walhi menilai pemerintah masih memperlakukan karhutla sebagai bencana musiman. Instruksi Presiden Prabowo melalui Mensesneg pada 11 Agustus yang memerintahkan modifikasi cuaca dan pengerahan helikopter dinilai hanya respons, bukan antisipasi.
“Cara itu merupakan respons, bukan antisipasi. Seharusnya antisipasi lebih ke akar masalah. Masalah sumber daya air, kekritisan air, kerentanan kebakaran di rawa, di daerah gambut yang rusak, itu yang seharusnya diperbaiki,” tegas Sapta.
Walhi mendesak evaluasi total PSN Pangan di Papua Selatan, audit konsesi di area titik api tinggi, pencabutan izin perusahaan yang lalai, dan perlindungan wilayah adat.
“Kenapa berulang? Karena tidak pernah ada pencabutan izin. Surat edaran yang melarang warga membakar lahan tidak menyentuh akar masalah, sebab pembakaran justru terkonsentrasi di lahan-lahan yang sudah mendapat izin negara kepada korporasi,” kata Uli.
Komentar