JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keprihatinannya terkait kondisi perekonomian nasional yang dinilai mengalami anomali. Meskipun data menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil di angka rata-rata 5 persen dalam tujuh tahun terakhir, realitas di lapangan justru menunjukkan peningkatan jumlah penduduk miskin.
Dalam pidatonya di acara Penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU), Selasa (23/6/2026), Presiden menyebut adanya ketimpangan antara data makro ekonomi dengan kesejahteraan rakyat.
“Logikanya selama tujuh tahun Indonesia tambah kaya 35 persen. Tetapi kenyataannya, data yang saya terima setelah menjadi presiden menunjukkan jumlah penduduk miskin malah bertambah,” ungkap Presiden Prabowo sebagaimana disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Indikasi Ketimpangan Distribusi Pembangunan
Selain menyoroti kenaikan angka kemiskinan, Presiden juga menyoroti fenomena menyusutnya kelompok masyarakat kelas menengah. Menurutnya, kelas menengah yang sebelumnya telah berhasil keluar dari garis kemiskinan kini justru kembali ke posisi rentan atau jatuh ke dalam kemiskinan.
Presiden menegaskan bahwa jika pertumbuhan ekonomi benar-benar merata dan berdampak luas, seharusnya jumlah masyarakat miskin berkurang secara signifikan dan kelas menengah semakin tumbuh subur. Kondisi sebaliknya yang terjadi saat ini menjadi indikasi kuat bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh kelompok tertentu.
Evaluasi Sistem Ekonomi
Menanggapi fenomena tersebut, Presiden Prabowo menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem ekonomi yang berjalan saat ini. Ia menilai ada kesalahan mendasar dalam cara distribusi hasil pembangunan sehingga tidak menyentuh akar rumput.
“Kalau orang miskin bertambah dan kelas menengah berkurang, berarti yang menikmati pertumbuhan ekonomi hanya segelintir orang. Ini menunjukkan ada yang keliru dalam sistem yang harus segera kita perbaiki,” tegasnya.
Pidato ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan Presiden Prabowo akan memprioritaskan perbaikan sistem distribusi ekonomi agar pertumbuhan yang dicapai benar-benar inklusif dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir elite ekonomi. Presiden berkomitmen untuk memperbaiki ketimpangan ini agar pembangunan nasional dapat memberikan kesejahteraan yang lebih adil bagi rakyat Indonesia.
Komentar