BLORA – Tamparan keras kembali mendarat di wajah birokrasi daerah. Kali ini, warga Desa Nglebak, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, menunjukkan “kekuatan rakyat” yang sesungguhnya. Jengah dengan kondisi infrastruktur yang tak kunjung tersentuh aspal pemerintah, warga nekat patungan dan kerja bakti membangun jalan rabat beton secara mandiri.
Aksi heroik sekaligus menyedihkan ini mendadak viral di media sosial. Namun, yang membuat tensi publik semakin panas adalah kehadiran Bupati Blora, Arief Rohman, yang baru muncul di lokasi setelah jalan tersebut hampir rampung dikerjakan warga.
Inisiatif Rakyat di Tengah Kelambanan Negara
Ruas jalan Menden–Megeri dan Getas–Kalikangkung selama ini dikenal sebagai jalur “siksa dunia” bagi warga setempat. Karena tak tahan menunggu janji pembangunan yang hanya muncul di masa kampanye, warga akhirnya merogoh kocek pribadi dan tenaga untuk membangun jalan beton.
“Ini bentuk gotong royong, tapi juga sebenarnya sindiran. Kalau nunggu pemerintah, entah kapan jalannya mulus,” ujar salah satu warga dalam narasi video yang beredar luas di platform TikTok dan Instagram.
Bupati ‘Nimbrung’ dan Konten Permohonan Maaf
Setelah aksi warga tersebut menjadi perbincangan nasional, Bupati Arief Rohman bersama Wakil Bupati Sri Setyorini terpantau meninjau lokasi pada Rabu (18/3/2026). Dengan mengendarai sepeda motor, orang nomor satu di Blora itu melihat langsung hasil keringat warganya sendiri.
Sayangnya, kunjungan ini justru memicu polemik baru. Netizen menganggap kehadiran Bupati hanya sekadar “cuci tangan” dan mencari panggung di atas jerih payah rakyat. Menanggapi gelombang kritik tersebut, Bupati Arief akhirnya mengunggah konten klarifikasi yang berisi permohonan maaf kepada masyarakat Blora.
“Pemerintah menegaskan bahwa komitmen pembangunan tetap ada, namun keterbatasan anggaran seringkali menjadi kendala. Kami memohon maaf jika respons pembangunan belum secepat harapan warga,” kurang lebih pesan yang tersirat dalam pernyataan resminya.
Paradoks Pembangunan: Viral Dulu, Kerja Kemudian?
Kasus ini menambah panjang daftar fenomena “Pemerintah Gerak Kalau Sudah Viral”. Publik menilai, fenomena warga patungan bangun jalan adalah bukti nyata kegagalan prioritas anggaran di tingkat daerah.
Meski Bupati telah meminta maaf, tuntutan agar pemerintah daerah lebih proaktif—bukan hanya sekadar “nimbrung” buat konten setelah rakyat bergerak sendiri—terus menggema di ruang siber.
Tinggalkan Balasan