JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, pada Sabtu (6/6/2026). Langkah ini diambil merespons laporan penumpukan ribuan kontainer yang berpotensi melumpuhkan rantai pasok bahan baku industri nasional dan memicu lonjakan waktu tunggu (dwelling time).

Dalam peninjauan tersebut, Menkeu mengungkapkan adanya laporan awal mengenai penumpukan sekitar 3.100 kontainer yang dikeluhkan oleh para pelaku usaha. Saat pengecekan langsung, volume kontainer tertahan terpantau mulai menyusut ke angka 2.500 unit. Kendati demikian, Purbaya menilai argumen lambatnya pelayanan akibat lonjakan volume barang masuk belum sepenuhnya rasional.

“Saya lihat semuanya sudah diinstruksikan untuk melakukan perbaikan secepatnya. Mereka harus bekerja 24 jam sampai jumlah kontainer turun ke level normal, sekitar 500 unit,” tegas Purbaya.

Indikasi Penyalahgunaan Fasilitas Gudang oleh Importir

Selain faktor operasional pelabuhan, Menkeu menengarai adanya sanksi atau denda penyimpanan (demurrage) yang terlalu murah. Kondisi ini diduga dimanfaatkan oleh sejumlah importir nakal untuk sengaja menjadikan area pelabuhan sebagai gudang penampungan logistik jangka panjang.

“Barang ditumpuk di sini selama berbulan-bulan. Mungkin karena dendanya lebih murah sehingga mereka membiarkannya tetap berada di pelabuhan. Akibatnya kapasitas pelabuhan menjadi penuh,” cetusnya.

Evaluasi Regulasi dan Sanksi Berkeadilan

Guna mengurai kemacetan logistik ini, Kementerian Keuangan telah menginstruksikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk segera mengevaluasi regulasi tarif dan memperketat mekanisme sanksi bagi importir. Namun, Purbaya memastikan kebijakan baru nantinya tetap mengedepankan prinsip keadilan (fairness) bagi dunia usaha.

Sistem pengawasan akan diketatkan dengan fokus penindakan pada komoditas yang mengendap secara tidak wajar. Langkah progresif ini diharapkan mampu mengembalikan fungsi Pelabuhan Tanjung Priok sebagai gerbang arus barang yang dinamis, sekaligus menekan biaya logistik nasional.