JAKARTA – Kepastian mengenai penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk melunasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) kembali menjadi sorotan publik. Meski beberapa pihak di pemerintahan memberikan lampu hijau, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema final pembayaran tersebut masih dalam tahap pembahasan intensif.

Dalam keterangannya di Financial Club, Jakarta, Kamis (12/2), Purbaya menyatakan dirinya belum dapat memastikan apakah APBN akan menanggung beban utang tersebut secara penuh. Menurutnya, sejauh ini pembicaraan masih berkisar pada skema bagi beban yang belum diputuskan secara resmi.

“Saya belum tanya lebih lanjut masalah itu. Seingat saya sih masih 50-50, tapi saya akan diskusikan kembali,” ujar Purbaya menanggapi pertanyaan awak media terkait keterlibatan APBN dalam cicilan utang proyek strategis nasional tersebut.

Lihat Juga:
Anggaran Rp1,13 Miliar untuk EO Disorot Publik, Kepala Badan Gizi Nasional Beri Penjelasan

Pernyataan Purbaya ini seolah memberikan nuansa berbeda dari kabar sebelumnya. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dalam keterangannya di Stasiun Gambir beberapa waktu lalu, secara lugas mengonfirmasi bahwa pemerintah memang berencana menggunakan dana APBN untuk menyelesaikan kewajiban utang Whoosh.

Saat ini, proses negosiasi pelunasan utang tersebut tengah berlangsung di China, dipimpin oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Purbaya sendiri mengaku belum mendapatkan ajakan resmi untuk bergabung dalam tim negosiasi tersebut.

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto memberikan sinyal kuat mengenai komitmen pemerintah. Presiden menekankan bahwa pengalokasian dana sekitar Rp 1,2 triliun per tahun untuk proyek Whoosh merupakan investasi yang masuk akal bagi negara.

Lihat Juga:
Harga Plastik Melejit, Pedagang Warteg Tertekan hingga Muncul Tren “Warteg Fancy”

Beberapa alasan utama yang mendasari dukungan tersebut antara lain:

  • Pengurangan Kerugian Ekonomi: Menekan angka kemacetan yang selama ini memicu pemborosan bahan bakar dan waktu.

  • Dampak Lingkungan: Mengurangi polusi udara dengan beralih ke transportasi berbasis listrik.

  • Transfer Teknologi: Memberikan kesempatan bagi tenaga kerja lokal untuk menguasai teknologi kereta cepat pertama di Asia Tenggara.

Direktur Utama PT KAI (Persero), Bobby Rasyidin, menyatakan bahwa persoalan ini sebenarnya telah mendapatkan solusi yang dijamin langsung oleh Presiden. “Sudah beres kan, waktu itu Presiden sudah bilang. Sudah beres,” tegasnya saat ditemui di Gedung DPR RI.

Meskipun optimisme terlihat di level pimpinan, transisi pembiayaan ini tetap memerlukan payung hukum yang kuat dan transparansi agar tidak mengganggu kesehatan postur APBN secara keseluruhan. Publik kini menunggu hasil negosiasi Danantara di China yang diprediksi akan menjadi penentu masa depan finansial proyek kebanggaan Indonesia tersebut.