JAMBI — Aksi demonstrasi yang menuntut penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi berlangsung memanas pada Kamis (8/10/2026). Massa yang tergabung dalam kelompok masyarakat dan mahasiswa mendesak pemerintah daerah untuk bertanggung jawab penuh atas persoalan karhutla serta kabut asap yang berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat.
Aksi yang dipusatkan di kawasan perkantoran pemerintahan Provinsi Jambi tersebut diwarnai ketegangan ketika massa dari Aliansi Rakyat Jambi Marah berusaha menerobos masuk ke area gedung pemerintahan. Upaya tersebut berujung pada kerusakan pada bagian pagar atau gerbang gedung.
Kericuhan dan Penggunaan Water Cannon
Situasi semakin memanas saat aparat keamanan berupaya menghalau gelombang massa yang mencoba merangsek masuk ke kawasan perkantoran. Berdasarkan laporan dari lokasi kejadian, sekitar 200 mahasiswa dan masyarakat sipil turut serta dalam aksi mendesak langkah konkret penanganan karhutla.
Untuk mengendalikan situasi dan memukul mundur demonstran, aparat kepolisian mengerahkan mobil meriam air (water cannon). Sejumlah peserta aksi juga dilaporkan diamankan oleh pihak kepolisian, meskipun jumlah pastinya masih belum dapat dipastikan. Setelah berlangsung selama beberapa jam, kepolisian menyatakan situasi berhasil dikendalikan dan massa mulai membubarkan diri secara bertahap.
Poin Tuntutan Massa: Desak Gubernur dan Transparansi Anggaran
Dalam orasinya, massa menyoroti penanganan karhutla yang dinilai belum memberikan hasil memadai. Mereka secara khusus meminta Gubernur Jambi, Al Haris, untuk bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan yang meluas di sejumlah wilayah. Menurut massa, penanganan tidak cukup hanya melalui pembentukan satuan tugas, melainkan membutuhkan aksi nyata pencegahan dan penanggulangan dampak asap.
Selain itu, demonstran juga mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran senilai sekitar Rp30 miliar yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk penanganan karhutla di Provinsi Jambi. Massa mendesak agar rincian penggunaan anggaran tersebut dibuka secara transparan kepada publik.
Adapun tuntutan utama dalam aksi tersebut meliputi:
-
Percepatan penanganan titik api dan pencegahan kebakaran meluas.
-
Pemulihan dampak karhutla di berbagai wilayah terdampak.
-
Penguatan layanan kesehatan bagi masyarakat yang menderita akibat kabut asap.
-
Penegakan hukum dan penindakan tegas terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran lingkungan.
Respon Pemerintah Daerah
Menanggapi aksi tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi menyatakan sikap terbuka terhadap seluruh aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Kendati demikian, pemerintah mengingatkan agar penyampaian pendapat di muka umum senantiasa dilangsungkan secara tertib tanpa disertai tindakan perusakan fasilitas publik.
Pihak kepolisian bersama aparat terkait tetap menyiagakan pengamanan di sejumlah titik strategis guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat pasca-aksi demonstrasi tersebut.
Komentar