JAKARTA – Puncak peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Jumat (1/5/2026) menjadi momen emosional bagi Presiden Prabowo Subianto. Di hadapan ribuan pekerja, Kepala Negara menegaskan komitmennya untuk menyejahterakan rakyat Indonesia, terutama mereka yang masih menghadapi kesulitan hidup.
Didampingi Mensesneg Prasetyo Hadi, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, dan Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat, Presiden Prabowo menyapa langsung massa buruh yang memadati area Monas.
Apresiasi Dukungan Kaum Buruh
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas dukungan berkelanjutan dari sektor pekerja selama perjalanan politiknya. Ia mengakui bahwa posisinya sebagai Presiden saat ini tidak lepas dari sokongan kaum buruh, tani, nelayan, hingga pekerja di seluruh Indonesia.
“Saya merasa bahwa kaum buruh selalu mendukung saya sekian kali dan saya merasa jadi Presiden karena dukungan kaum buruh,” ujar Prabowo di panggung utama May Day 2026. Kehadirannya dalam momentum perjuangan buruh sedunia ini disebutnya sebagai sebuah kehormatan besar.
Sumpah Sejahterakan Rakyat
Presiden menegaskan bahwa tugas utama pemerintahannya adalah memastikan kebijakan yang diambil selalu berpihak kepada kepentingan rakyat. Ia bersumpah di hadapan massa aksi untuk tidak menyerah dalam membela hak-hak masyarakat bawah.
“Saya bertekad, saya bersumpah untuk berjuang untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia dan terutama mereka-mereka yang hidupnya masih sulit,” tegasnya yang disambut riuh massa. Menurut Kepala Negara, dalam satu tahun terakhir, kebijakan-kebijakan pemerintahannya telah diarahkan secara konsisten untuk membela kepentingan para pekerja.
Tuntutan Buruh dan Tantangan Global
Meskipun suasana perayaan diwarnai aksi akrab Presiden yang sempat melempar topi hingga berjoget di panggung, substansi perjuangan buruh tetap menggema kuat. Dalam aksi May Day 2026 ini, para buruh menyuarakan sejumlah tuntutan krusial, di antaranya:
-
Legislasi: Pengesahan RUU Ketenagakerjaan.
-
Sistem Kerja: Penghapusan praktik outsourcing.
-
Kesejahteraan: Penolakan terhadap kebijakan upah murah.
-
Stabilitas Kerja: Kekhawatiran terhadap dampak konflik global yang berpotensi memicu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara masif.
Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintah melalui Kantor Staf Presiden (KSP) hadir untuk mendengar dan menampung aspirasi-aspirasi tersebut demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (ANT/Red)
Komentar