TANA TORAJA – Rapat Dengar Pendapat RDP di ruang sidang paripurna lantai 2 DPRD Tana Toraja, Jumat 4 September 2026, berlangsung tegang dan diwarnai emosi.
Pertemuan yang membahas dugaan keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis MBG ini memicu kemarahan para orang tua siswa akibat pernyataan yang dinilai tidak berempati dari pihak pengelola dapur.
RDP tersebut digelar untuk mengevaluasi insiden dugaan keracunan yang dialami 156 siswa usai menyantap makanan dari program MBG.
Anggota DPRD Tana Toraja dari Fraksi Demokrat, Jumedy Pawarrang, meminta penjelasan transparan terkait kronologi kejadian. Ia menegaskan forum RDP bukan untuk memperdebatkan MBG sebagai program nasional, melainkan mengevaluasi penerapan di lapangan.
“Yang mau dijelaskan adalah proses mengapa hal ini bisa terjadi. Kita tahu ini program nasional, tapi yang ingin kita ketahui adalah kenapa anak-anak kita bisa keracunan. Kalau Anda mengatakan tidak ada keracunan dan tidak ada kesalahan, itu pembodohan,” tegas Jumedy di hadapan peserta rapat.
Pernyataan tersebut ditujukan kepada perwakilan mitra penyelenggara program.
Merespons tuduhan itu, perwakilan Mitra SPPG Makale Batupapan 1, Louice Cristiana Mangontan atau Lusi, menepis tuduhan bahwa pihaknya melanggar standar operasional prosedur SOP.
Namun, argumen yang disampaikan Lusi justru memicu emosi massa yang hadir di ruang sidang.
Sambil menepuk meja rapat, Lusi mempertanyakan alasan para siswa tetap mengonsumsi makanan tersebut jika sudah mengetahui kondisinya tidak sedap.
“Ada beberapa informasi yang saya dengar bahwa makanan itu sudah busuk. Lah, kalau sudah tahu bau, kenapa masih dimakan, Tabe’?” ujar Lusi.
Sontak, ucapan tersebut langsung menyulut kemarahan orang tua siswa. Sejumlah orang tua berdiri dan menunjuk ke arah Lusi, menyuarakan keberatan atas sikap pengelola yang dinilai menyalahkan anak-anak dan terkesan lepas tangan dari tanggung jawab kelayakan pangan.
Tak berhenti di ruang sidang, tanggapan publik di media sosial pun turut bergejolak. Warganet mempertanyakan bagaimana mungkin anak-anak sekolah diminta menilai kelayakan pangan dari makanan yang disajikan oleh program resmi pemerintah yang seharusnya dijamin keamanannya.
Di tengah gelombang protes, Lusi menyatakan bahwa insiden tersebut berada di luar kendalinya dan menegaskan siap menerima konsekuensi.
“Hal ini memang di luar kendali kami. Makanya kami siap salah, siap perbaiki, sanksi apa pun kami siap terima dengan lapang dada. Walaupun kami sudah melakukan sesuai SOP, ada saja hal di luar kendali kami. Jadi hanya Tuhan yang tahu,” ucap Lusi.
Hingga RDP usai, desakan evaluasi total terhadap penyedia dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis di Tana Toraja terus menguat demi menjamin keselamatan dan kesehatan para siswa.
DPRD Tana Toraja berjanji akan melakukan pengawasan ketat agar kejadian serupa tidak terulang.
Komentar