SAMARINDA – Kebijakan penggunaan kendaraan dinas oleh Andi Harun kembali menjadi sorotan publik. Wali Kota Samarinda itu diketahui menggunakan mobil dinas mewah yang disewa dengan nilai mencapai Rp160 juta per bulan, memicu perdebatan mengenai urgensi penggunaan anggaran daerah.
Informasi yang beredar menyebutkan kendaraan yang digunakan merupakan Land Rover Defender, sebuah SUV premium yang disewa oleh Pemerintah Kota Samarinda melalui pihak penyedia jasa kendaraan. Nilai kontrak sewa tersebut disebut mencapai ratusan juta rupiah setiap bulan.
Anggaran Sewa Capai Miliaran Rupiah
Berdasarkan laporan yang beredar, total biaya sewa kendaraan dinas tersebut diperkirakan bisa mencapai sekitar Rp7,3 miliar hingga kontrak berakhir pada Oktober 2026.
Awalnya, kendaraan tersebut disebut disiapkan untuk menunjang mobilitas tamu VIP atau pejabat negara yang berkunjung ke Kota Tepian. Namun dalam praktiknya, mobil tersebut juga digunakan oleh wali kota saat melakukan peninjauan ke sejumlah lokasi kegiatan di Samarinda.
Penjelasan Pemerintah Kota
Pemerintah Kota Samarinda menjelaskan bahwa kendaraan tersebut bukan dibeli menggunakan APBD, melainkan disewa dari perusahaan penyedia kendaraan. Skema sewa dinilai lebih efisien dibandingkan pembelian kendaraan baru yang membutuhkan biaya besar di awal.
Selain itu, kendaraan tersebut diklaim memiliki spesifikasi keamanan dan kenyamanan tinggi sehingga dinilai layak digunakan untuk mendukung kegiatan kepala daerah maupun tamu penting yang berkunjung ke Samarinda.
Menuai Kritik Publik
Meski demikian, kebijakan tersebut tetap menuai kritik dari sebagian masyarakat. Penggunaan mobil dinas dengan biaya sewa tinggi dinilai kurang sensitif di tengah kondisi ekonomi yang menuntut pemerintah melakukan efisiensi anggaran.
Beberapa pihak juga meminta transparansi lebih lanjut mengenai kebutuhan dan mekanisme pengadaan kendaraan dinas agar penggunaan anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Transparansi Anggaran Jadi Sorotan
Isu kendaraan dinas pejabat memang kerap menjadi perhatian publik, terutama ketika nilai pengadaan atau sewanya dinilai cukup besar. Transparansi serta akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Dengan polemik yang terus berkembang, masyarakat kini menunggu penjelasan lebih rinci dari Pemerintah Kota Samarinda terkait dasar kebijakan dan efektivitas penggunaan kendaraan dinas tersebut dalam mendukung pelayanan publik.
Tinggalkan Balasan