Oleh: Tim Redaksi
Rencana Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) untuk mengawinkan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai offtaker program Makan Bergizi Gratis (MBG) terdengar sangat indah di atas kertas. Skema pembagian keuntungan 20:80 untuk Pendapatan Asli Desa (PADes) dan rakyat yang dipaparkan Menteri Yandri Susanto di Istana Negara pekan ini bak angin segar bagi ekonomi pedesaan.
Namun, jika kita berani menengok realitas di tingkat tapak (lapangan), optimisme elite birokrasi ini terasa terlampau buru-buru, bahkan cenderung utopis. Pemerintah tampak menutup mata pada fakta krusial: bagaimana mungkin membangun pilar ekonomi baru bernama KDMP, sementara pondasi lama bernama BUMDes saja saat ini banyak yang “mati suri” dan salah urus?
BUMDes: Antara Ada dan Tiada
Menteri Desa boleh saja mengklaim ada hampir seribu BUMDes yang sukses menjadi penyuplai utama dapur MBG. Namun, mari bersikap jujur secara statistik. Berapa persen jumlah itu dari total lebih dari 75.000 desa di Indonesia?
Realitasnya, mayoritas BUMDes di berbagai daerah saat ini statusnya “hidup segan, mati tak mau.” Banyak yang didirikan hanya demi formalitas menggugurkan kewajiban administratif agar Dana Desa bisa cair, setelah itu papan namanya berkarat tanpa kejelasan usaha. Masalahnya klasik dan belum selesai hingga hari ini:
-
Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten di desa untuk mengelola bisnis.
-
Intervensi politik lokal (nepotisme kepala desa dalam penunjukan pengurus).
-
Ketidakmampuan membaca pasar, sehingga banyak usaha BUMDes mandek pada level sewa tenda atau simpan pinjam skala kecil yang macet.
Jika lembaga yang sudah bertahun-tahun disuntik anggaran negara saja belum becus berjalan tegak, bagaimana pemerintah begitu percaya diri menumpangkan beban baru berskala nasional seperti program MBG di pundak mereka?
Kebingungan Massal di Tingkat Tapak: Apa itu KDMP?
Alih-alih membenahi BUMDes yang karut-marut, pemerintah justru menerbitkan mainan baru bernama Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Janji manisnya adalah “kolaborasi, bukan kompetisi.” Tapi di lapangan, yang terjadi adalah kebingungan massal (ora danta, kalau meminjam istilah Gen Z yang viral belakangan ini).
Banyak aparatur desa dan masyarakat yang hingga detik ini tidak paham arah, fungsi, dan urgensi dari Kopdes (KDMP) ini. Apakah ini hanya akan menjadi proyek duplikasi anggaran? Mengapa urusan penyerapan hasil tani tidak dimaksimalkan lewat fungsi BUMDes yang sudah ada saja?
Ketidakpahaman ini berbahaya. Ketika sebuah sistem ekonomi dipaksakan turun dari atas (top-down) tanpa adanya edukasi dan kesiapan literasi yang matang di tingkat bawah, maka koperasi ini hanya akan menjadi ladang baru bagi para pemburu rente lokal. Alih-alih menyejahterakan petani, ia hanya akan menjadi birokrasi baru yang memperpanjang rantai pasok logistik pangan.
Jangan Jadikan Makan Bergizi Gratis Taruhan Eksperimen Kelembagaan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program nasional yang krusial karena menyangkut logistik pangan anak-anak sekolah setiap harinya. Rantai pasoknya membutuhkan kedisiplinan tinggi, ketepatan waktu, kualitas komoditas yang higienis, dan pasokan yang tidak boleh putus.
Menjadikan BUMDes yang belum sehat dan Kopdes yang baru seumur jagung sebagai offtaker utama adalah sebuah perjudian besar. Jika pasokan bahan baku dari desa tematik tersendat karena pengelolaan koperasi yang amatir, maka operasional dapur MBG di berbagai daerah dipertaruhkan.
Pemerintah, dalam hal ini Kemendes PDT, sebaiknya menahan diri dari euforia politik program baru. Stop menambah beban kelembagaan di desa jika ujung-ujungnya hanya membingungkan warga lokal. Fokus utama yang harus dilakukan saat ini bukanlah mendirikan ribuan koperasi baru secara instan, melainkan melakukan kurasi ketat dan “penyembuhan” massal terhadap BUMDes-BUMDes yang telanjur sakit.
Masyarakat desa tidak butuh nama-nama lembaga baru yang mentereng di atas kertas. Mereka hanya butuh kepastian bahwa hasil panen padi, jagung, dan ikan mereka dibeli dengan harga yang adil, tanpa perlu bingung harus menghadap ke meja BUMDes atau pintu Koperasi Merah Putih.
Komentar