JAKARTA – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, tengah menjadi bahan perdebatan publik karena dianggap kurang sesuai dengan ekspektasi masyarakat di era digital. Kritik itu tidak terkait kinerja administratif, tetapi lebih pada cara Luthfi “mengomunikasikan” kerja pemerintahan kepada publik modern yang sangat bergantung pada media sosial dan citra digital.

Fokus pada Realitas, Bukan Citra Digital

Menurut pengamat dan tanggapan warga, permasalahan utama bukan terletak pada kemampuan teknis pemerintahan, tetapi pada cara Luthfi menampilkan dirinya di ruang publik digital.

Sebagian warga merasa bahwa:

Lihat Juga:
Satu Tahun Luthfi-Yasin: Prestasi yang Terkubur di Balik Narasi “Jateng Tak Punya Gubernur”

  • Luthfi lebih fokus pada substansi kerja pemerintahan, seperti memastikan birokrasi berjalan secara efektif, tetapi

  • belum cukup memanfaatkan media sosial atau konten visual untuk menjelaskan kerja nyata itu kepada publik yang haus konten digital.

Era Digital dan Kepemimpinan “Simulakra”

Istilah simulakra dalam konteks kepemimpinan modern merujuk pada fenomena di mana citra atau representasi digital sering dianggap lebih penting daripada kerja nyata di belakang layar.

Kritik yang berkembang mencatat bahwa:

  • Banyak warga modern menilai keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya dari kinerjanya, tetapi juga seberapa sering ia tampil di media sosial.

  • Luthfi dipandang belum maksimal menciptakan konten yang menarik atau “viral” yang menjadi standar baru dalam komunikasi politik masa kini.

Kerja Nyata vs Citra Publik

Beberapa poin yang disebut dalam kritik warga adalah:

Lihat Juga:
Rayakan Kemenangan di Masjid Agung, Bupati Paramitha Ajak Warga Brebes Jaga Persatuan

Kredibilitas Administratif Dihargai, Tapi…

Luthfi dipandang sebagai pemimpin yang telah bekerja keras secara internal, memastikan tugas birokrasi berjalan seperti semestinya. Ini menunjukkan fokus pada substansi pemerintahan.

Namun Kurang “Tampil” di Publik Digital

Sementara itu, banyak warga menilai bahwa di era sekarang:

  • Konten visual dan interaksi di media sosial lebih memengaruhi persepsi publik, bahkan terkadang melebihi kinerja nyata.

  • Luthfi belum secara aktif memanfaatkan ini untuk memperkuat keterhubungan dengan masyarakat digital.

Kesimpulan: Kritik Bukan Soal Kinerja Birokrasi

Inti dari penilaian ini bukan mengabaikan kerja pemerintahan yang sesungguhnya, melainkan menunjukkan bagaimana:

  • Harapan publik terhadap figur pemimpin kini melibatkan kemampuan komunikasi digital,

  • Serta bagaimana persepsi publik terhadap kepemimpinan sangat dipengaruhi oleh media sosial dan konten visual.

Dengan kata lain, kritik yang berkembang lebih kepada gap antara gaya komunikasi Luthfi dengan ekspektasi digital warga, bukan tentang ketidakmampuan mengelola pemerintahan Jawa Tengah.