BREBES – Waktu seolah berhenti di tepian Sungai Babakan, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Meski kalender telah berganti dan kursi kekuasaan di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah berpindah tangan, penderitaan ribuan warga akibat luapan sungai tetap menjadi pemandangan yang identik setiap musim hujan tiba.
Dua menteri dari dua era kepresidenan yang berbeda telah menginjakkan kaki di tanah Brebes, namun Sungai Babakan masih menjadi saksi bisu atas perubahan yang tak kunjung datang.
Kilas Balik 2020: Instruksi 10 Hari Basuki Hadimoeljono
Enam tahun silam, tepatnya pada 12 Januari 2020, Menteri PUPR era Presiden Jokowi, Basuki Hadimoeljono, berdiri di atas Brug Kali Babakan, Padakaton. Dengan nada optimis, sosok yang dikenal dengan gerak cepatnya itu menjanjikan normalisasi kilat.
“Pemerintah akan mengeruk Kali Babakan sepanjang empat kilometer untuk mengantisipasi kemungkinan curah hujan tinggi dalam waktu dekat. Saya minta seminggu atau paling lama 10 hari pengerukan kali dari Desa Cikeusal sampai Desa Ketanggungan sudah selesai,” tegas Basuki kala itu.
Namun, instruksi “10 hari” tersebut nyatanya tidak mampu membendung sedimentasi yang terus menumpuk selama bertahun-tahun kemudian. Proyek pengerukan dinilai warga hanya bersifat sementara tanpa menyentuh akar persoalan sistemik.
Maret 2026: Teori Muara Dody Hanggodo
Lompat ke masa kini, Sabtu (28/3/2026), giliran Menteri PU era Presiden Prabowo, Dody Hanggodo, yang hadir di Bendung Cisadap, Desa Buara. Setelah melihat kondisi sungai yang mampet parah, Dody melontarkan tesis baru mengenai penanganan dari sisi muara.
“Pengalaman kita di Aceh, untuk sungai dengan kondisi seperti ini, penanganan paling cepat adalah dengan membereskan bagian muaranya terlebih dahulu. Aliran air harus dipercepat menuju laut agar tidak meluap ke jalan,” ujar Dody.
Pernyataan ini seolah memberikan harapan baru, namun bagi masyarakat Ketanggungan, narasi tersebut terdengar seperti de javu birokrasi. Saat menteri berbicara teknis di depan kamera, ratusan rumah di tujuh desa tetap terendam lumpur akibat luapan yang mencapai rekor tertinggi 5,5 meter.
Kegagalan Mitigasi dan Kekecewaan Publik
Absennya solusi permanen selama enam tahun terakhir mencerminkan lemahnya konsistensi pembangunan infrastruktur air di daerah. Janji normalisasi dari hulu ke hilir selalu terkendala oleh alasan klasik: anggaran yang tidak turun, lahan yang belum bebas, hingga sedimentasi yang kembali datang sebelum proyek usai.
Rakyat Ketanggungan kini tidak lagi membutuhkan retorika mengenai “pengalaman di Aceh” atau “target 10 hari”. Mereka membutuhkan realisasi konkret berupa pengerukan masif yang berkelanjutan dan pembangunan tanggul permanen yang mampu melindungi nyawa serta harta benda.
Jika dalam beberapa bulan ke depan instruksi pembenahan muara dari Menteri Dody tidak juga menampakkan hasil, maka Sungai Babakan akan tetap menjadi monumen kegagalan pemerintah dalam melindungi warganya dari ancaman ekologis yang sudah sangat terprediksi.
Oleh: Dedi Djunaedi
Tinggalkan Balasan