BOGOR – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan strategis dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, serta Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, di kediamannya di Hambalang, Bogor. Pertemuan yang berlangsung pada Minggu (3/5/2026) tersebut merupakan agenda rutin bulanan guna membahas evaluasi transaksi keuangan nasional.
Fokus utama dalam pembahasan kali ini adalah pengawasan ketat terhadap aliran dana mencurigakan sebagai upaya mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
Sinyal Kuat Berantas Kebocoran Anggaran
Presiden Prabowo menegaskan perhatian seriusnya terhadap isu kebocoran anggaran serta upaya optimalisasi pendapatan negara. Kehadiran Kepala PPATK di Hambalang dipandang sebagai sinyal kuat bahwa pemerintahan saat ini akan mengedepankan transparansi untuk mencegah segala bentuk transaksi yang dapat merugikan keuangan negara.
Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat menjadi poin krusial yang ditekankan oleh Presiden dalam pertemuan tersebut.
Komitmen Tata Kelola Bersih
Sekretariat Kabinet (Setkab) melalui pernyataan resminya menyatakan bahwa Presiden menuntut tanggung jawab penuh dalam pengelolaan uang rakyat. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen besar Presiden Prabowo dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
-
Tepat Sasaran: Setiap anggaran harus disalurkan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan.
-
Tanggung Jawab: Pengelolaan dana harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
-
Tepat Waktu: Eksekusi anggaran dituntut untuk dilakukan sesuai jadwal guna memberikan dampak langsung bagi warga.
Langkah rutin ini diharapkan dapat mempersempit ruang gerak bagi aliran dana ilegal serta memastikan setiap rupiah dari anggaran negara digunakan secara maksimal untuk pembangunan nasional. (FSD/RED)
Komentar