BEKASI – Gejolak transportasi terjadi di jantung Kota Bekasi. Ratusan sopir angkutan kota (angkot) dari berbagai trayek menggelar aksi protes keras dan mogok massal pada Selasa (10/2/2026). Aksi ini dipicu oleh peluncuran layanan bus baru milik Pemerintah Kota Bekasi, Trans Bekasi Keren (Trans Beken), yang dinilai mengancam keberlangsungan hidup para sopir angkot.
Pantauan di lokasi menunjukkan para sopir memarkirkan kendaraannya hingga memblokir sebagian ruas Jalan Ahmad Yani. Akibatnya, arus lalu lintas sempat tersendat dan calon penumpang di beberapa titik mengalami penumpukan. Adapun trayek yang terlibat dalam aksi ini meliputi angkot K-02 (Pondok Gede-Terminal Bekasi), K-07 (Seroja), K-10, K-05A, K-11, K-30, hingga K-25.
Minim Sosialisasi dan Tudingan Arogansi
Wakil Ketua Organda Kota Bekasi, RM. Poerwadi, menyayangkan langkah Pemerintah Kota Bekasi yang meluncurkan Trans Beken tanpa koordinasi matang dengan pelaku usaha angkutan eksis. Ia menilai Dinas Perhubungan (Dishub) kurang melakukan sosialisasi kepada para sopir yang jalurnya bersinggungan langsung.
“Dishub itu belum pernah sosialisasi ke bawah, ke jalur yang kena dampak. Ada lima jalur yang bersinggungan langsung, salah satunya rute Terminal Bekasi – Harapan Indah. Ini yang membuat teman-teman di bawah bereaksi,” ujar Poerwadi saat memberikan keterangan kepada media.
Selain masalah rute, Organda juga menyoroti penetapan 47 titik henti bus yang diputuskan sepihak oleh Dishub. “Titik henti jangan ditentukan sendiri, harusnya duduk bersama. Koordinasi itu penting,” tambahnya.
Persaingan Tarif Gratis yang Dinilai Tidak Adil
Kekhawatiran utama para sopir terletak pada kebijakan tarif gratis yang diterapkan pada Bus Trans Beken. Bagi para sopir angkot, bersaing dengan moda transportasi modern yang tanpa biaya adalah hal yang mustahil bagi mereka yang masih mengandalkan setoran harian.
“Kalau busnya gratis, otomatis teman-teman angkot tidak akan kebagian penumpang. Kami hanya ingin keadilan agar dapur tetap mengepul,” ungkap salah satu orator aksi.
Tuntut Evaluasi Operasional ke DPRD
Meskipun sempat dilakukan mediasi di Kantor Dinas Perhubungan Kota Bekasi yang diterima oleh Sekretaris Dinas, namun pertemuan tersebut tidak membuahkan titik temu. Massa kemudian bergerak menuju gedung DPRD Kota Bekasi untuk mengadukan nasib mereka.
Dalam aksinya, para sopir membawa dua tuntutan utama bagi Pemerintah Kota Bekasi:
-
Evaluasi Jam Operasional: Meminta bus Trans Beken hanya beroperasi mulai pukul 06.00 WIB hingga 17.00 WIB.
-
Pemberlakuan Tarif: Meminta agar layanan bus tersebut tetap dipungut biaya (berbayar) sehingga tidak mematikan pendapatan angkutan kota.
Hingga sore hari, para sopir masih menunggu kepastian dari pihak legislatif dan eksekutif terkait kelanjutan operasional bus yang menjadi program unggulan Pemkot Bekasi tersebut.
Komentar