TANGERANG – Alokasi anggaran perjalanan dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) beserta Sekretariat DPRD Kota Tangerang dalam APBD 2026 memicu gelombang kritik dari masyarakat. Pagu fantastis senilai Rp51,3 miliar tersebut dinilai mencederai semangat efisiensi belanja daerah, lantaran menyedot lebih dari separuh total anggaran perjalanan dinas Pemerintah Kota Tangerang yang bertengger di angka Rp94,5 miliar.
Merespons sorotan tajam tersebut, Ketua DPRD Kota Tangerang, Rusdi Alam, pasang badan. Ia menolak narasi yang menyebutkan bahwa biaya plesiran dinas legislatif mengalami pembengkakan. Menurut klaimnya, angka Rp51,3 miliar itu justru hasil pemangkasan dari rancangan awal yang sempat menyentuh Rp63 miliar.
“Tahun 2026 nih kita sudah ada pengurangan di perjalanan dinas dari Rp63 miliar menjadi Rp51 miliar,” dalih Rusdi Alam saat memberikan klarifikasi kepada media, Rabu (10/6/2026) lalu.
Perdebatkan Skema Perbandingan Apple to Apple
Rusdi meminta publik objektif dan meluruskan metode komparasi anggaran. Ia menekankan bahwa perbandingan tren anggaran harus mengacu pada format apple to apple, yakni membandingkan struktur APBD murni tahun 2025 dengan APBD murni tahun 2026, bukan menggunakan angka setelah penyesuaian atau efisiensi berjalan.
Ia memaparkan, pada APBD murni 2025, ploting anggaran perjalanan dinas dewan sejatinya dianggarkan sebesar Rp63 miliar, sebelum akhirnya dipangkas demi mematuhi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
“Kalau dibandingkan, apple to apple-nya gini, bandinginnya anggaran murni dengan anggaran murni,” cetusnya defensif.
Data LKPP Ungkap Kenaikan Rp12 Miliar
Kendati manajemen DPRD mengklaim terjadi penurunan, data resmi yang tersaji dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP justru menunjukkan anomali. Dokumen negara tersebut mencatat anggaran perjalanan dinas Sekretariat DPRD Kota Tangerang tahun anggaran 2026 melonjak signifikan jika disandingkan dengan realisasi tahun 2025 yang hanya sebesar Rp38,4 miliar.
Artinya, terdapat lonjakan riil lebih dari Rp12 miliar yang dialokasikan khusus untuk kegiatan koordinasi dan konsultasi internal legislatif. Selisih angka yang terlampau tebal inilah yang memicu kecurigaan publik mengenai urgensi dan efektivitas pemanfaatan uang rakyat.
Merespons tuntutan publik yang kian menguat, Rusdi Alam menjanjikan bahwa DPRD Kota Tangerang membuka ruang lebar untuk melakukan rasionalisasi anggaran jilid dua. Langkah efisiensi lanjutan tersebut rencananya akan digodok secara radikal dalam pembahasan APBD Perubahan (APBD-P) 2026 mendatang.
“Berapa pengurangannya, berapa yang bisa kita efisiensikan. Maksimal itu di, paling di angka 40 miliar,” pungkas Rusdi menjanjikan kelonggaran anggaran. Tim transisi anggaran kini didesak membuktikan komitmen politik tersebut demi mengembalikan kepercayaan konstituen di Kota Tangerang.
Tinggalkan Balasan