BREBES – Slogan Indonesia sebagai negara agraris kembali diuji oleh realitas pahit di lapangan. Di tengah ambisi swasembada pangan, para petani di kawasan Pantura Brebes, Jawa Tengah, justru harus menelan pil pahit. Sudah lebih dari sepekan, mereka dipaksa mengantre hingga berhari-hari demi mendapatkan jatah pupuk bersubsidi yang menjadi hak mereka.
Pantauan di lapangan menunjukkan pemandangan memprihatinkan di Kios Tani Brebes, Desa Kluwut, Kecamatan Bulakamba. Antrean panjang petani yang memegang kartu tani seolah menjadi pemandangan harian yang lazim, padahal ini adalah potret kegagalan manajemen distribusi yang akut.
Afandi (63), petani asal Desa Pakijangan, menjadi salah satu korban dari carut-marutnya birokrasi distribusi ini. Ia mengaku sudah dua hari berturut-turut mendatangi kios pengecer, namun pulang dengan tangan hampa.
“Saya butuh 4-5 kantong pupuk untuk tanaman padi yang sudah umur setengah bulan. Kalau terlambat dipupuk, hasil panen taruhannya,” keluh Afandi dengan nada kecewa, Rabu (14/1).
Kasus Afandi adalah puncak gunung es dari ribuan petani di Brebes yang kini sedang berpacu dengan waktu tanam. Keterlambatan pemupukan bukan sekadar masalah teknis, melainkan ancaman nyata bagi ketahanan pangan daerah.
Pihak pengecer pun tak kuasa berbuat banyak. Agus Yuwa, pengelola toko Tani Brebes, mengakui adanya ketimpangan drastis antara suplai dan permintaan. Data lapangan menunjukkan kebutuhan petani mencapai 50 ton per hari, namun suplai yang masuk hanya berkisar 24 ton.
“Masalahnya bukan stok pupuk yang hilang, tapi distribusi yang mampet. Armada truk pengangkut dari distributor sangat terbatas,” tegas Agus.
Ironisnya, meski persoalan sudah teridentifikasi pada kurangnya armada truk, solusi konkret dari pihak distributor maupun pemerintah daerah belum terlihat nyata di lapangan. Petani dipaksa menjadi korban dari inefisiensi logistik yang seharusnya bisa diantisipasi jauh-jauh hari.
Kondisi ini memicu kritik tajam terhadap fungsi pengawasan distribusi pupuk bersubsidi. Pihak distributor seolah “tutup mata” dengan hanya menyediakan armada yang tidak memadai, sementara petani dibiarkan berjudi dengan nasib tanaman mereka.
Pemerintah jangan hanya lantang mengancam mencabut izin distributor “nakal” di mimbar pidato, namun harus segera turun tangan memperbaiki manajemen logistik di lapangan. Keterbatasan armada truk adalah alasan klise yang tidak semestinya mengorbankan nasib petani di pusat penghasil pangan seperti Brebes.
Jika distribusi kebutuhan dasar seperti pupuk saja masih tersendat akibat masalah teknis yang sepele, maka mimpi besar kedaulatan pangan nasional hanyalah fatamorgana di atas kertas.
Tinggalkan Balasan