JAKARTA – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memberikan tanggapan resmi terkait wacana pemotongan gaji para menteri serta Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan ini mencuat sebagai langkah antisipasi pemerintah dalam menghadapi gejolak ekonomi global, khususnya dampak konflik di Timur Tengah terhadap stabilitas anggaran negara.
Dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (7/4/2026), Teddy menegaskan bahwa wacana tersebut masih dalam tahap awal dan belum menjadi keputusan final. Pemerintah direncanakan akan menggelar sejumlah rapat koordinasi untuk mengkaji secara mendalam konsep pemangkasan tersebut.
Proses Pembahasan di Internal Pemerintah
Teddy menjelaskan bahwa segala bentuk penyesuaian penghasilan pejabat negara dan aparatur negara membutuhkan kajian yang matang sebelum diimplementasikan.
“Konsep-konsep itu akan dirapatkan dalam beberapa hari ini. Kita lihat perkembangannya, karena saat ini belum ada keputusan apa pun yang diambil,” ujar Teddy kepada awak media.
Wacana ini sebelumnya dilempar ke publik oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Langkah efisiensi ini dipandang perlu guna menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tetap aman di bawah level 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Menkeu Siap Gaji Dipotong 25 Persen
Di sisi lain, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kesiapan pribadinya jika kebijakan ini benar-benar dijalankan. Ia memprediksi angka pemotongan bisa mencapai 25 persen, meski angka tersebut masih berupa estimasi pribadi dan bukan hasil keputusan resmi kabinet.
“Mungkin sekitar 25 persen. Kalau untuk menteri saya rasa tidak masalah, tapi kita harus menunggu kebijakan final dari Presiden Prabowo Subianto,” tutur Purbaya dalam kesempatan terpisah.
Menunggu Keputusan Presiden
Meski wacana pemotongan gaji menteri sudah mulai menghangat di internal pemerintahan, kepastian mengenai apakah kebijakan ini juga akan menyasar anggota legislatif seperti DPR RI masih belum diketahui.
Penegasan terakhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan efisiensi birokrasi di masa kepemimpinannya. Pemerintah berharap langkah-langkah strategis yang diambil nantinya dapat memperkuat fundamental ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik dunia.
Tinggalkan Balasan