JAKARTA – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pandeglang, Banten, menuai sorotan tajam. Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Pandeglang berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta, pada Jumat (13/3/2026) mendatang.
Aksi penyampaian aspirasi yang dijadwalkan mulai pukul 13.00 WIB ini rencananya akan dirangkai dengan agenda buka puasa bersama sebagai bentuk protes damai.
Ketua Umum DPD KNPI Pandeglang, Saepudin, mengungkapkan bahwa langkah tegas ini diambil setelah pihaknya menerima banyak keluhan dari wali murid penerima manfaat. Keluhan tersebut berkutat pada kualitas menu, masalah distribusi, hingga minimnya transparansi tata kelola program di lapangan.
“Temuan di lapangan menunjukkan adanya sejumlah indikasi yang perlu mendapat perhatian serius, mulai dari kelayakan menu hingga kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan dalam petunjuk teknis,” tegas Saepudin dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/3/2026).
Lebih lanjut, KNPI Pandeglang juga menyoroti legalitas sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari hasil penelusuran, ditemukan dugaan bahwa beberapa fasilitas dapur belum mengantongi kelengkapan izin administratif dan standar kesehatan lingkungan yang wajib, seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), legalitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), hingga sertifikasi halal.
Sekretaris Umum DPD KNPI Pandeglang, Entis Sumantri, menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk kekecewaan nyata dari elemen pemuda dan mahasiswa terhadap carut-marutnya pelaksanaan program MBG di daerahnya. Ia memastikan surat pemberitahuan aksi demonstrasi telah resmi dilayangkan kepada pihak berwajib.
“Kami menilai persoalan pelaksanaan program MBG di daerah ini masih semrawut. Kami tidak datang dengan tangan kosong, kami telah menyusun laporan pengaduan dalam bentuk policy brief yang dilengkapi berbagai bukti pendukung, termasuk data dapur SPPG dan yayasan yang diduga bermasalah. Dokumen ini akan kami serahkan langsung kepada BGN,” papar Entis.
Sementara itu, Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Doni Nuryana, memperkirakan sekitar 50 peserta akan turun ke jalan dengan membawa berbagai atribut protes seperti spanduk, poster, dan pengeras suara.
Doni berharap aksi ini bisa menjadi pukulan evaluasi bagi BGN agar pengawasan program krusial ini diperketat. “Program ini menyangkut pemenuhan gizi bagi generasi muda. Karena itu pelaksanaannya harus memenuhi standar regulasi serta dikelola secara transparan dan akuntabel,” pungkasnya.(ded)
Tinggalkan Balasan