LEBAK – Sebuah video yang viral baru-baru ini bukan sekadar konten media sosial biasa, melainkan tamparan keras bagi Pemerintah Provinsi Banten dan Kabupaten Lebak.
Tayangan tersebut memperlihatkan kontras yang menyakitkan mata di perbatasan Banten-Jawa Barat: satu sisi jalan beraspal mulus lengkap dengan marka putih yang rapi, sementara sisi lainnya—wilayah Banten—hanya berupa tanah merah yang becek dan memprihatinkan.
Pemandangan di akses penghubung antara Kabupaten Bogor (Jawa Barat) dan Kabupaten Lebak (Banten) ini menjadi monumen kegagalan pemerataan pembangunan.
Di saat Pemerintah Daerah Jawa Barat mampu menghadirkan infrastruktur layak hingga ke pelosok perbatasan, sisi Banten justru seolah tak tersentuh tangan pemerintah, membiarkan warganya bergulat dengan lumpur.
Ironi di Kampung Cigobang
Kondisi ini terasa semakin ironis mengingat jalan tanah tersebut adalah akses vital bagi warga Hunian Sementara (Huntara) Cigobang, Desa Banjarsari, Kabupaten Lebak.
Sejak menempati wilayah tersebut pasca-bencana tahun 2020, warga belum merasakan pembangunan infrastruktur yang memadai.
Selama bertahun-tahun, warga dipaksa “menikmati” jalan tanah merah yang licin saat hujan dan berdebu saat kemarau. Padahal, jalan ini adalah urat nadi kehidupan mereka untuk aktivitas ekonomi hingga akses pendidikan anak-anak sekolah.
Ketimpangan kualitas jalan yang begitu jomplang tepat di garis batas wilayah menimbulkan pertanyaan besar: Ke mana larinya anggaran infrastruktur Banten?
Kenyang Makan Janji Pejabat
Kekecewaan warga semakin memuncak ketika mengingat deretan pejabat yang pernah datang “berwisata” ke lokasi tersebut. Mulai dari Gubernur, Bupati, hingga Wakil Bupati dikabarkan pernah meninjau lokasi, namun kedatangan mereka tak lebih dari sekadar seremoni tanpa eksekusi.
“Kalau ada pejabat ke sini, kami pasti sampaikan ingin jalan dibangun. Tapi cuma janji-janji saja,” keluh Ajum, salah satu warga setempat, yang suaranya mewakili ribuan warga yang lelah dengan retorika birokrasi.
Pernyataan ini menjadi bukti bahwa pemerintah daerah setempat sepertinya lebih mahir mengumbar janji manis ketimbang menuangkan aspal.
Absennya tindak lanjut nyata setelah bertahun-tahun kunjungan pejabat menunjukkan lemahnya sense of crisis dan prioritas anggaran yang patut dipertanyakan.
Dinas Terkait Tutup Mata?
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lebak maupun Provinsi Banten seharusnya merasa malu melihat kinerja tetangganya di Jawa Barat. Perbedaan kualitas jalan yang “bak bumi dan langit” dalam satu jalur konektivitas yang sama adalah rapor merah bagi kinerja dinas terkait di Banten.
Masyarakat tidak butuh alasan klasik soal keterbatasan anggaran atau birokrasi yang berbelit. Jika wilayah tetangga bisa membangun jalan mulus “hotmix”, mengapa Banten—yang notabene provinsi penyangga ibu kota—masih membiarkan warganya melintasi
jalan tanah layaknya zaman kolonial?
Viralnya video ini seharusnya bukan hanya menjadi tontonan, tetapi alarm keras bagi Pemkab Lebak dan Pemprov Banten untuk segera bangun dari tidur panjangnya. Warga butuh jalan, bukan sekadar janji yang terus diperpanjang.
Tinggalkan Balasan