PANDEGLANG – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto tengah mendapat sorotan tajam di Kabupaten Pandeglang. Ormas Badak Banten Perjuangan menilai pelaksanaan di lapangan jauh dari tujuan mulia untuk meningkatkan gizi dan ekonomi desa, bahkan disebut mengalami “anomali”.
Ketua DPC Ormas Badak Banten Perjuangan Kabupaten Pandeglang, Cecep Saeful Bahri, mengungkapkan bahwa fakta di lapangan menunjukkan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh unit dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di bawah Badan Gizi Nasional (BGN).
Temuan Makanan Basi hingga Berbelatung
Cecep memaparkan sejumlah fakta miris terkait kualitas makanan yang dibagikan kepada peserta didik. Mulai dari standar dapur yang tidak terpenuhi hingga kualitas pangan yang membahayakan kesehatan.
“Apa yang terjadi sejauh ini? Sudah banyak terungkap fakta unit dapur SPPG menyalahi peraturan. Ada makanan yang kurang rasa, makanan basi, buah busuk, bahkan ditemukan belatung. Ini sangat berbanding terbalik dengan harapan pemerintah pusat,” tegas Cecep dalam keterangannya.
Fungsi Pengawasan SPPI Diduga “Mati Suri”
Sorotan tajam juga diarahkan kepada Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang seharusnya bertugas mengawasi distribusi dan kualitas gizi. Cecep menduga adanya persekongkolan antara oknum SPPI dengan mitra dapur untuk menutupi ketidaksesuaian standar regulasi.
“SPPI digaji negara sebagai ASN BGN untuk mengawasi, tapi kenapa malah diduga berkompromi dengan pelanggaran mitra dapur? Fungsi pengawasan mereka seperti mati suri dan ini membuat efektivitas program menjadi anomali di tengah masyarakat,” lanjutnya.
UMKM Tersingkir oleh Perusahaan “Dadakan”
Selain masalah kualitas makanan, Cecep menyoroti hilangnya esensi pemberdayaan ekonomi lokal. Alih-alih menyerap hasil tani dan nelayan setempat, proyek suplai bahan baku disinyalir dikuasai oleh perusahaan-perusahaan “dadakan” yang hanya mengejar keuntungan pribadi.
“UMKM dan petani lokal tersingkir. Proyek pangan ini justru dinikmati segelintir pemain baru yang belum tentu profesional. Program ini sudah keluar dari konteks ekonomi kerakyatan,” ujarnya.
Desak Evaluasi Total dan Ancam Aksi Unjuk Rasa
Menyikapi carut-marut tersebut, Ormas Badak Banten Perjuangan mendesak Satgas MBG dan BGN pusat untuk melakukan evaluasi total terhadap seluruh SPPG yang beroperasi di Pandeglang. Cecep menegaskan pihaknya siap mengawal program ini agar bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
“Kami mendukung penuh program Presiden, tapi kami tidak akan tinggal diam jika program ini dirusak. Jika terus terjadi anomali, kami tidak segan melakukan audiensi hingga aksi unjuk rasa demi tercapainya tujuan mulia program MBG,” pungkas Cecep.
Sejumlah catatan hitam lain juga menghiasi pelaksanaan MBG di Pandeglang, mulai dari SPPG yang beroperasi tanpa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) hingga adanya upaya penghalangan terhadap kontrol sosial media. Publik kini menunggu langkah tegas dari pemerintah pusat untuk membenahi sengkarut ini.
Pewarta: Dedi Sopandi
Editor: Redaksi
Tinggalkan Balasan