GROBOGAN – Suasana di kawasan Ruko Kencana Purwodadi, Kabupaten Grobogan, mendadak tegang pada Jumat (17/4/2026). Puluhan anggota organisasi kemasyarakatan (Ormas) mendatangi kantor Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kalijaga untuk mempertanyakan surat terbuka terkait rencana pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Insiden ini sempat memicu adu mulut antara kedua belah pihak di lokasi kejadian. Massa ormas menilai langkah LSM Kalijaga yang ingin melakukan pengawasan independen berpotensi menghambat program prioritas pemerintah tersebut di lapangan.
Kronologi dan Pemicu Ketegangan
Pihak Ormas menyatakan keberatan atas rencana LSM Kalijaga yang dinilai ingin ikut campur dalam ranah pengawasan. Sebagai pendukung program pemerintah, Ormas berpendapat bahwa fungsi pengawasan resmi merupakan wewenang penuh dari Satuan Tugas (Satgas) yang telah dibentuk oleh otoritas berwenang.
Massa mengkhawatirkan adanya tindakan di luar prosedur yang justru dapat merintangi jalannya distribusi program bagi masyarakat.
Klarifikasi LSM Kalijaga
Menghadapi tekanan massa, perwakilan LSM Kalijaga segera memberikan klarifikasi. Mereka menegaskan bahwa tidak ada niat untuk menghalangi atau merintangi jalannya program MBG di wilayah Grobogan.
“Kami hanya mengadakan rapat untuk mendengarkan aspirasi dan permasalahan yang terjadi selama proses MBG berlangsung. Data-data tersebut rencananya akan kami sampaikan kepada Satgas resmi sebagai bahan evaluasi agar program berjalan lebih baik,” jelas perwakilan LSM tersebut.
Berakhir Damai Melalui Mediasi
Setelah melalui proses mediasi yang cukup alot, kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepakatan damai. Pihak LSM Kalijaga menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh kelancaran program pemerintah dan berjanji tidak akan mengambil tindakan yang dapat menghambat distribusi di lapangan.
Situasi di Ruko Kencana terpantau kembali kondusif setelah massa membubarkan diri dengan tertib. Tidak ada laporan mengenai kerusakan fisik maupun korban luka dalam insiden penggerudukan ini. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan menyerahkan proses evaluasi program kepada jalur resmi yang telah disediakan pemerintah.
Tinggalkan Balasan