DEPOK – Dunia peradilan kembali tercoreng setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Depok, Jawa Barat. Operasi tersebut menjerat tujuh orang, salah satunya diketahui menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengungkapkan rasa prihatinnya di Istana Kepresidenan, Jumat (6/2). Ia menyayangkan praktik kotor oknum hakim tersebut terjadi di tengah upaya serius Pemerintah meningkatkan kesejahteraan hakim melalui kenaikan gaji.
“Ya tentu kita prihatin. Kita berharap dengan diberikan kesejahteraan, tidak akan tergoda untuk melakukan hal-hal yang kurang baik,” ujar Prasetyo Hadi.
KPK menduga kasus ini bermula dari sengketa lahan antara PT KRB dengan warga. Selain Ketua PN Depok, Direktur PT KRB juga turut diamankan bersama barang bukti uang tunai ratusan juta rupiah. KPK saat ini masih melakukan pemeriksaan mendalam terhadap para pihak yang terjaring dalam operasi senyap tersebut. (red)
Komentar