JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi mengumumkan penetapan status tersangka terhadap Bupati Pekalongan terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Langkah ini diambil setelah tim penyidik mengantongi kecukupan alat bukti melalui serangkaian proses penyelidikan intensif.

Juru Bicara KPK menyatakan bahwa penetapan ini merupakan bagian dari komitmen lembaga antirasuah dalam membersihkan praktik rasuah di tingkat daerah. Perkara ini diduga berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran atau proyek strategis daerah yang merugikan keuangan negara.

Kronologi dan Proses Penyidikan

Penyidikan kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengumpulan keterangan saksi dan penggeledahan di beberapa lokasi terkait. Berdasarkan hasil gelar perkara (ekspose), ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk menaikkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan sang bupati sebagai tersangka.

Lihat Juga:
Ironi Hery Susanto: Baru 6 Hari Dilantik Jadi Ketua Ombudsman, Kini Berompi Pink Tersangka Kejagung

KPK juga telah melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap pihak-pihak terkait guna kelancaran proses pemeriksaan. Saat ini, penyidik masih terus mendalami aliran dana dan potensi keterlibatan pihak lain dalam pusaran kasus ini.

Pasal yang Disangkakan

Tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal-pasal tersebut mengatur mengenai perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan ancaman pidana penjara maksimal seumur hidup atau 20 tahun.

Lihat Juga:
KPK Tahan Ajudan Eks Gubernur Riau: Marjani Jadi “Brankas” Penampung Miliaran Rupiah Jatah Preman

Respon Pemerintah Daerah

Pihak Pemerintah Kabupaten Pekalongan hingga kini menyatakan bakal menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Sementara itu, untuk menjamin roda pemerintahan tetap berjalan, posisi pimpinan daerah akan mengikuti regulasi yang berlaku di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri.

KPK menegaskan akan menyampaikan perkembangan informasi lebih lanjut mengenai detail konstruksi perkara dan daftar lengkap tersangka lainnya dalam konferensi pers resmi mendatang.