JAKARTA – Marwah Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat tercoreng. Menanggapi gelombang protes netizen dan dugaan ketidakadilan dalam penilaian, Sekretariat Jenderal MPR RI akhirnya mengambil langkah tegas: Menonaktifkan seluruh dewan juri dan pembawa acara (MC).
Polemik ini bermula dari sebuah video viral yang memperlihatkan standar ganda juri dalam memberikan poin. Kejadian yang memicu amarah publik ini membuat MPR RI harus merilis permohonan maaf resmi pada Selasa (12/5/2026).
Kronologi: Jawaban Sama, Skor Beda
Dinamika “panas” ini terjadi saat sesi tanya jawab mengenai proses pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan rekaman yang beredar:
-
Grup C (SMAN 1 Pontianak): Memberikan jawaban yang dianggap tidak lengkap oleh juri. Hasilnya? Skor dipangkas minus 5.
-
Grup B (SMAN 1 Sambas): Memberikan jawaban yang substansinya serupa, namun juri justru memberikan nilai 10.
Ironisnya, keputusan tersebut datang dari juri yang sama, yakni Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI, Dyastasita. Meski sempat diprotes oleh peserta dari Grup C, juri bersikukuh bahwa jawaban mereka tidak menyebutkan unsur “Dewan Perwakilan Daerah (DPD)” secara jelas.
Langkah Tegas MPR: Investigasi Internal
Sekjen MPR RI, Siti Fauziah, menegaskan bahwa pihaknya tidak tinggal diam melihat ketimpangan tersebut. Saat ini, tim internal tengah melakukan penelusuran mendalam.
“MPR RI memahami bahwa kegiatan pendidikan generasi muda harus menjunjung tinggi sportivitas dan objektivitas. Kami melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis, sistem verifikasi jawaban, hingga tata kelola keberatan,” tulis pernyataan resmi MPR RI via akun Instagram @mprgoid.
Evaluasi Total demi Kepercayaan Publik
Selain penonaktifan personel, MPR berjanji akan merombak mekanisme lomba agar lebih transparan dan akuntabel di masa depan. Langkah ini diambil untuk menjaga kepercayaan para guru, siswa, dan masyarakat yang selama ini menganggap LCC Empat Pilar sebagai barometer pendidikan kebangsaan.
Kejadian ini menjadi pengingat keras bahwa dalam ajang intelektual sekelas MPR, presisi bukan hanya milik peserta, tapi juga mutlak harus dimiliki oleh dewan juri. Jangan sampai semangat “Empat Pilar” justru luntur karena urusan teknis yang kurang objektif.
Komentar