BANDUNG – Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Barat memberikan catatan kritis dan menyoroti secara serius kondisi ketenagakerjaan di wilayah Jawa Barat. Isu pengangguran dinilai masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar yang belum terselesaikan hingga saat ini.
Kritik tajam tersebut mengemuka dalam forum Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) II GP Ansor Jawa Barat yang diselenggarakan di Gedung PWNU Jawa Barat, Sabtu (7/3/2026). Ketua Pimpinan Wilayah (PW) GP Ansor Jawa Barat, Subhan Fahmi, secara tegas mengingatkan bahwa ketersediaan lapangan kerja seharusnya menjadi fokus utama jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Fahmi menilai, dalam kurun waktu satu tahun kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM), belum tampak adanya gebrakan atau langkah signifikan yang mampu menekan angka pengangguran di provinsi berpenduduk terbesar di Indonesia ini.
“Pengangguran adalah persoalan mendasar yang harus menjadi prioritas pemerintah. Kami belum melihat upaya serius dalam membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat,” tegas Fahmi.
Sorotan GP Ansor ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan rilis data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Barat per Agustus 2025 menembus angka 6,77 persen. Catatan statistik tersebut menempatkan Jawa Barat di posisi ketiga sebagai provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di skala nasional.
Melihat realitas tersebut, GP Ansor mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk lebih serius merumuskan kebijakan ekonomi yang aplikatif dan berdampak langsung pada penciptaan peluang kerja baru bagi masyarakat.
Fahmi mengingatkan, pembangunan infrastruktur yang masif memang penting untuk menunjang kemajuan daerah. Namun, hal tersebut tidak boleh sampai mengabaikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama dalam sektor penciptaan dan perluasan lapangan pekerjaan.
Komentar