BREBES – Pemandangan ratusan jeriken dan ember yang berjejer rapi di Dusun Cinpanas dan Dusun Cikebul, Desa Kedungoleng, Kecamatan Paguyangan, kembali menjadi potret buram yang jamak disaksikan saat kemarau menyapa Kabupaten Brebes. Kedatangan satu unit tangki bermuatan 4.000 liter air bersih dari jajaran Polsek Paguyangan lewat program Jumat Barokah memang disambut haru dan lega oleh warga. Namun, di balik senyum warga yang berhasil mengisi wadah air mereka, terselip sebuah ironi besar: mengapa urusan kebutuhan paling mendasar rakyat Brebes seolah dibiarkan bergantung pada kebaikan insidental dan tindakan darurat semata?
Langkah cepat tanggap yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Paguyangan AKP Tasudin bersama Bhabinkamtibmas setempat tentu layak mendapat acungan jempol. Aparat kepolisian menunjukkan kepekaan sosial dan respons kemanusiaan yang nyata di tengah sumur warga yang mengering kerontang. Kendati demikian, aksi sosial ini sejatinya menampar wajah pemangku kebijakan daerah. Bantuan air tangki adalah tindakan pertolongan pertama (first aid), bukan obat penyembuh akar persoalan. Penyediaan pasokan air bersih yang layak, merata, dan berkelanjutan adalah mandat konstitusional pemerintah daerah, bukan beban moral institusi kepolisian.
Kekeringan di wilayah Brebes bukanlah bencana alam yang datang tiba-tiba tanpa peringatan seperti gempa bumi. Ini adalah agenda tahunan yang siklusnya berulang secara presisi. Fakta bahwa krisis air bersih terus melanda kantong-kantong pemukiman yang sama dari tahun ke tahun membuktikan kegagalan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes dalam merumuskan mitigasi struktural. Pendekatan yang dilakukan selama ini tampak jalan di tempat: pasif menunggu sumur kering, lalu mengandalkan distribusi bantuan air ad-hoc dari berbagai pihak.
Mengelola wilayah dengan kerentanan hidrologis tinggi menuntut visi tata kelola air yang berani dan terencana. Publik patut mempertanyakan sejauh mana realisasi proyek perluasan jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), optimalisasi pipa PDAM ke pelosok pedesaan terpencil, serta pembangunan tandon penampung air hujan berkapasitas komunal maupun embung-embung desa. Mengapa anggaran daerah belum mampu menuntaskan persoalan yang menyangkut hajat hidup paling vital ini?
Jika setiap puncak kemarau jawabannya hanyalah menunggu kiriman mobil tangki sosial, maka Pemkab Brebes secara tidak langsung mengakui ketidakmampuannya membangun ketahanan infrastruktur air. Warga Brebes berhak atas solusi permanen—bukan sekadar kepulan debu antrean jeriken yang berulang di setiap lembar kalender musim panas.
Komitmen politik pemerintah daerah kini diuji. Sudah saatnya Pemkab Brebes mengalihkan fokus dari sekadar penanganan krisis reaktif menjadi pembenahan sistemik melalui integrasi jalur pipanisasi, konservasi daerah tangkapan air di hulu, dan alokasi anggaran intervensi air bersih yang terukur. Tanpa keberanian mengeksekusi solusi jangka panjang, krisis air bersih di Brebes akan selamanya menjadi rutinitas memalukan yang menuntut warga untuk terus bertahan dalam dahaga.
Komentar