BOJONEGORO – Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Bojonegoro, Jawa Timur, berujung pada ranah hukum. Pemilik penyedia jasa makanan atau dapur MBG resmi melaporkan salah satu wali murid ke pihak kepolisian setelah unggahan video mengenai menu “singkong goreng” viral di media sosial TikTok.
Laporan ini dipicu oleh keberatan pihak pengelola dapur terhadap narasi dalam video tersebut yang dinilai menyudutkan dan merusak reputasi penyedia jasa program MBG di daerah tersebut.
Kronologi Viral Video TikTok
Kejadian ini bermula saat seorang wali murid mengunggah rekaman video yang memperlihatkan paket makanan Program MBG yang diterima siswa. Dalam video tersebut, pengunggah menyoroti adanya menu singkong goreng yang dianggap tidak sesuai dengan standar gizi dan ekspektasi menu sehat bagi anak sekolah.
Video itu kemudian ditonton oleh ribuan netizen dan memicu beragam komentar negatif terhadap penyelenggara program di Bojonegoro. “Kami merasa dirugikan karena narasi yang dibangun tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan dilakukan tanpa konfirmasi terlebih dahulu,” ungkap pihak pemilik dapur dalam keterangannya (1/3/2026).
Tuduhan Pencemaran Nama Baik
Merasa nama baik dan keberlangsungan usahanya terancam, pemilik dapur didampingi kuasa hukumnya mendatangi Mapolres Bojonegoro untuk membuat laporan resmi. Laporan tersebut diarahkan pada dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait pencemaran nama baik.
Pihak pelapor mengklaim bahwa menu yang disajikan sudah melalui proses koordinasi dan penyesuaian anggaran, serta menganggap unggahan wali murid tersebut mengandung unsur provokasi yang merugikan.
Respon Pihak Kepolisian dan Sekolah
Pihak Polres Bojonegoro telah menerima laporan tersebut dan berencana memanggil sejumlah saksi, termasuk pemilik akun TikTok dan pihak sekolah, untuk dimintai keterangan. Polisi akan mendalami apakah unggahan tersebut murni bentuk kritik masyarakat atau terdapat unsur kesengajaan untuk mencemarkan nama baik seseorang atau institusi.
Sementara itu, pihak sekolah dan Dinas Pendidikan setempat diharapkan dapat menjadi penengah dalam konflik ini agar tidak mengganggu jalannya program Makan Bergizi Gratis yang sangat dibutuhkan oleh para siswa.
Pelajaran Bagi Publik
Kasus ini menjadi peringatan bagi masyarakat agar lebih bijak dalam bermedia sosial, terutama saat menyampaikan kritik terhadap program pemerintah. Di sisi lain, hal ini juga menjadi catatan penting bagi Badan Gizi Nasional untuk memperketat pengawasan kualitas menu di setiap daerah agar sesuai dengan standar gizi yang telah ditetapkan.
Tinggalkan Balasan