SERANG – Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan donasi Rp3 miliar untuk membantu masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur NTT. Namun langkah solidaritas itu mendapat catatan keras dari DPRD Banten.
DPRD mengingatkan Pemprov agar tidak mengabaikan warga sendiri yang tengah menjerit akibat kekeringan di sejumlah wilayah Banten.
Anggota Komisi V DPRD Banten dari Fraksi PDI Perjuangan, Yeremia Mendrofa menilai Pemprov tidak boleh hanya mengandalkan distribusi air bersih saat kekeringan sudah menekan.
“Bantuan air bersih adalah solusi darurat. Tetapi pemerintah harus hadir dengan solusi yang lebih permanen,” kata Yeremia, Rabu 26/8/2026.
Air Bersih Saja Tidak Cukup
Menurut Yeremia, bantuan air bersih memang menyentuh kebutuhan mendesak warga. Namun itu tidak menyelesaikan akar masalah kekeringan yang terus berulang setiap musim kemarau.
“Kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah Banten harus menjadi perhatian serius. Distribusi bantuan air bersih merupakan langkah yang patut diapresiasi. Namun, penanganan kekeringan tidak cukup hanya dengan mengirimkan air bersih ketika masyarakat sudah mengalami kesulitan,” ujarnya.
Ia mendesak Pemprov menyiapkan langkah menyeluruh: kebutuhan darurat sekaligus mitigasi jangka menengah dan panjang.
“Kami mendorong Pemprov agar memiliki langkah penanganan yang lebih menyeluruh, baik untuk kebutuhan darurat maupun mitigasi jangka menengah dan panjang,” katanya.
Soroti BTT yang Belum Cair
Yeremia juga mempertanyakan kesiapan anggaran jika kekeringan meluas dan berlangsung lama. Ia menyoroti Belanja Tidak Terduga BTT yang sampai kini belum dikeluarkan.
“Apalagi kalau kondisi ini meluas dan berkepanjangan, pemerintah daerah juga perlu memastikan kesiapan anggaran dan memenuhi ketentuan penggunaan BTT yang sampai sekarang masih belum dikeluarkan,” katanya.
Ia menegaskan DPRD mendukung solidaritas kemanusiaan ke NTT, tapi jangan sampai warga Banten kehilangan perhatian.
“Solidaritas kemanusiaan tentu kami dukung. Namun, kepedulian terhadap daerah lain jangan sampai membuat persoalan masyarakat di Banten sendiri tidak mendapatkan penanganan yang maksimal,” tegasnya.
Desak Pemetaan dan Solusi Permanen
Yeremia meminta Pemprov segera memetakan wilayah terdampak, menghitung kebutuhan air, memastikan ketersediaan anggaran, dan mengevaluasi pemanfaatan BTT sesuai aturan.
“Kami meminta Pemprov segera melakukan pemetaan wilayah terdampak, menghitung kebutuhan air masyarakat, memastikan ketersediaan anggaran, termasuk mengevaluasi apakah BTT dapat segera dimanfaatkan sesuai aturan, serta menyiapkan program mitigasi agar persoalan kekeringan tidak selalu ditangani secara reaktif,” ujarnya.
Ia mendorong solusi permanen: memperkuat sumber air baku, embung, sumur dalam, jaringan distribusi air, konservasi lingkungan, dan sistem mitigasi kekeringan.
“Jangan sampai masyarakat Banten baru mendapatkan perhatian setelah kondisi semakin parah,” katanya.
Pemprov: Masih Andalkan Air Bersih, BTT Belum Cair
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandhi mengatakan Pemprov masih mengandalkan bantuan air bersih untuk daerah yang menetapkan status darurat kekeringan.
“Untuk membantu kabupaten dan kota yang sudah menetapkan darurat kekeringan, Pak Gubernur sudah memerintahkan bantuan air bersih bagi masyarakat dan BPBD sudah melakukan pengiriman air bersih ke tempat yang ekstrem kekeringannya,” ujarnya.
Terkait BTT, Deden menyebut belum cair karena harus memenuhi persyaratan dan prosedur.
“Belum karena harus ada persyaratan yang terpenuhi. Sekarang kami masih mempelajari itu dan menunggu tindak lanjutnya,” ucapnya.
Komentar