
BEKASI – Sebuah proyek pembangunan gapura di Kota Bekasi mendadak menjadi perbincangan hangat di media sosial. Bagaimana tidak, fasilitas umum yang berlokasi di pintu masuk sebuah perumahan ini diketahui menelan biaya fantastis hingga hampir Rp1 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Banyak warga dan netizen yang mempertanyakan urgensi pembangunan tersebut di tengah kebutuhan infrastruktur lain yang dinilai lebih mendesak. Lantas, seperti apa penampakan dan fakta di baliknya? Simak ulasan lengkapnya berikut ini.
1. Anggaran Fantastis Rp997 Juta
Berdasarkan data dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bekasi, proyek yang berada di bawah naungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) ini memiliki nilai kontrak sebesar Rp997.450.000. Angka yang nyaris menyentuh Rp1 miliar ini dianggap sangat tinggi untuk ukuran sebuah gapura perumahan.
2. Berlokasi di Perumahan Dukuh Zamrud
Gapura yang dijuluki warga sebagai “Gapura Sultan” ini berdiri kokoh di pintu masuk Perumahan Dukuh Zamrud, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Dari pantauan di lokasi, gapura ini memang memiliki struktur yang cukup masif dengan pilar setinggi kurang lebih lima meter.
3. Desain Modern dengan Fasilitas Tambahan
Tidak hanya sekadar tembok pembatas, gapura ini mengusung konsep modern dengan ornamen kayu dan dominasi warna cokelat. Selain estetika, anggaran besar tersebut diklaim mencakup:

-
Pondasi bangunan yang sangat kokoh.
-
Ruang khusus untuk petugas keamanan (pos jaga) di bagian tengah.
-
Pemasangan pagar gerbang otomatis/manual untuk keamanan warga.
-
Penataan taman dan tanaman hias di sisi depan untuk mempercantik kawasan.
4. Berasal dari Aspirasi (Pokir) DPRD
Pemerintah Kota Bekasi menjelaskan bahwa proyek ini bukan muncul tiba-tiba. Pembangunan gapura ini merupakan realisasi dari Pokok Pikiran (Pokir) salah satu anggota DPRD Kota Bekasi berdasarkan aspirasi warga saat reses. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keamanan kawasan karena sebelumnya sering terjadi tindak kriminalitas di pintu masuk yang terbuka luas.
5. Menuai Kritik dan Protes Warga
Meski bertujuan baik, besarnya anggaran tetap memicu polemik. Pengamat kebijakan publik menilai penggunaan dana APBD hingga Rp1 miliar untuk gapura terasa kurang tepat sasaran jika dibandingkan dengan perbaikan jalan rusak atau penanganan banjir yang masih menjadi masalah utama di Bekasi.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menanggapi bahwa setiap proyek telah melalui mekanisme perencanaan resmi (Musrenbang). Namun, ia tetap meminta dinas terkait untuk memastikan kualitas bangunan sesuai dengan nilai kontrak yang dikeluarkan.









Tinggalkan Balasan