Oleh: Tim Redaksi Pojok Daily
Belakangan ini, media sosial kembali riuh dengan sebutan unik bagi pemimpin di Jawa Tengah: “Gubernur Tukang Tambal Jalan.” Julukan ini bukan lahir dari ruang hampa. Dari era Ganjar Pranowo yang memopulerkan respons cepat via Twitter, hingga Gubernur Ahmad Luthfi yang di awal 2026 ini tancap gas menargetkan ribuan titik lubang tertutup sebelum mudik, narasi “tambal sulam” seolah menjadi identitas politik di tanah Jawa Tengah.
Namun, pertanyaannya: Apakah ini sebuah prestasi responsivitas, atau justru sinyal bahwa kualitas infrastruktur kita memang sedang dalam kondisi “darurat” yang kronis?
Respons Cepat di Era Digital
Merujuk pada berbagai laporan media nasional, Jawa Tengah memang menjadi pionir dalam integrasi aduan masyarakat melalui media sosial. Kita tentu ingat bagaimana viralnya aksi warga menanam pohon pisang di jalan berlubang yang langsung direspons dalam hitungan jam oleh dinas terkait atas perintah Gubernur.
Pada Februari 2026 ini, Gubernur Ahmad Luthfi bahkan memberikan instruksi tegas untuk membuka layanan laporan jalan rusak 24 jam online. Targetnya ambisius: lebih dari 4.800 titik lubang harus tuntas sebelum arus mudik Lebaran. Secara politik, ini adalah langkah cerdas. Masyarakat merasa didengarkan, dan kehadiran negara terasa nyata di ujung jari.
Tambal Sulam vs Pembangunan Permanen
Meski aksi “tambal jalan” ini menuai pujian di media sosial karena kecepatannya, kritik tajam tetap bermunculan dari para pengamat infrastruktur. Julukan “tukang tambal” sering kali digunakan sebagai sindiran bahwa pemerintah lebih suka melakukan perbaikan kosmetik (pemeliharaan rutin) daripada peningkatan jalan (betonisasi atau rekonstruksi total) yang lebih tahan lama.
Alasannya klasik: keterbatasan anggaran APBD. Gubernur Ahmad Luthfi sendiri dalam rapat paripurna Februari 2026 menyebutkan prinsip “bagito” (bagi rata) dalam pembangunan jalan agar tidak ada kecemburuan antarwilayah. Namun, kebijakan bagi rata ini sering kali berujung pada anggaran yang “nanggung”, sehingga opsi tambal sulam kembali menjadi pilihan utama demi mengejar target fungsionalitas jalan.
Infrastruktur Sebagai Urat Nadi Ekonomi
Kita harus jujur bahwa di Jawa Tengah, jalan bukan sekadar aspal. Ia adalah urat nadi distribusi logistik nasional di jalur Pantura dan jalur tengah. Berdasarkan data Humas Jateng, pemantapan jalan provinsi sebenarnya sudah menyentuh angka 94%. Namun, tingginya curah hujan di awal tahun 2026 membuat aspal kembali “remuk”.
Dalam konteks ini, julukan Gubernur Tukang Tambal Jalan adalah sebuah pujian sekaligus peringatan.
-
Pujian: Karena pemimpin mau turun ke lapangan dan memastikan keselamatan warga dari maut yang mengintai di balik lubang jalan.
-
Peringatan: Bahwa masyarakat merindukan solusi yang lebih permanen agar mereka tidak perlu terus-menerus berteriak di media sosial hanya untuk mendapatkan hak jalan yang layak.
Menjadi “tukang tambal jalan” mungkin bukan jabatan yang prestisius secara administratif, namun di mata rakyat kecil yang setiap hari bertaruh nyawa di jalanan, respons cepat adalah segalanya. Ke depan, tantangan bagi Gubernur Jawa Tengah bukan lagi sekadar seberapa cepat menambal lubang, melainkan seberapa tangguh ia membangun sistem jalan yang tak mudah berlubang saat diterjang hujan.
Sebab, rakyat tidak butuh gubernur yang hanya jago membalas cuitan, tapi gubernur yang memastikan aspal tetap mulus tanpa harus viral terlebih dahulu.
Tinggalkan Balasan