JAKARTA – Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, melontarkan kritik sekaligus ajakan keras bagi seluruh insan pers di Indonesia untuk tidak melupakan marwah aslinya sebagai penyambung lidah rakyat. Di tengah badai ekonomi yang memicu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di berbagai perusahaan media, pers diminta tetap konsisten menyuarakan isu-isu masyarakat yang terpinggirkan.
“Sekarang ini problem pers untuk survive ekonomi memang nyata, di mana-mana terjadi PHK. Namun, kepedulian pada nasib rakyat yang terpinggirkan harus lebih banyak disuarakan,” tegas Komaruddin di Jakarta, Jumat (6/2/2026).
Sentilan “No Viral, No Justice”
Komaruddin menyoroti fenomena sosial di mana keadilan baru datang setelah sebuah kasus menjadi viral di media sosial. Ia mencontohkan tragedi pilu seorang siswa SD yang nekat mengakhiri hidup karena tidak mampu membeli alat tulis. Menurutnya, peristiwa ini adalah alarm bagi pers untuk tidak membiarkan kemiskinan struktural tenggelam begitu saja.
“Kan ada ungkapan ‘no viral, no justice’. Kalau sudah ramai baru diperhatikan. Tapi kalau hanya satu kasus dan sepi pemberitaan, nanti dilupakan lagi. Di sinilah peran pers untuk terus mengingatkan,” tambahnya.
Kritik terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Lebih lanjut, Ketua Dewan Pers juga menyoroti ketimpangan sosial yang masih berbentuk piramida. Ia mengkritik pertumbuhan ekonomi yang hanya dirasakan oleh kelompok kaya, sementara masyarakat lapisan bawah tetap jalan di tempat.
Pers diharapkan menjalankan peran strategisnya sebagai pengawas sosial agar pembangunan nasional benar-benar dirasakan merata dan melahirkan kebijakan yang lebih berpihak pada wong cilik.
Komentar