BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menyoroti persoalan klasik yang hingga kini belum tuntas: utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke Bank BJB. Nilainya tak main-main, mencapai sekitar Rp 3,7 triliun, dan sebagian besar belum dilunasi.
Pernyataan itu disampaikan Dedi saat menghadiri diskusi Danantara yang digelar Nagara Institute di Hotel Holiday Inn, Kota Bandung, Kamis (22/1/2026). Di hadapan peserta diskusi, Dedi menyebut kondisi tersebut menjadi beban nyata bagi Jawa Barat, mengingat Bank BJB merupakan bank pembangunan daerah dengan kepemilikan saham mayoritas oleh Pemprov Jabar.
“Jadi beban bagi Jawa Barat itu BUMN yang sudah pinjam duit belum bayar,” ujar Dedi, lugas.
Menurut mantan Bupati Purwakarta itu, macetnya kewajiban pembayaran dari sejumlah BUMN berdampak langsung terhadap kinerja Bank BJB. Padahal, bank daerah tersebut seharusnya menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan, UMKM, hingga program strategis daerah.
“Kalau dananya nyangkut, ya Bank BJB jadi tidak leluasa menjalankan fungsinya untuk masyarakat,” kata Dedi.
Deretan BUMN Penunggak Utang
Dedi membeberkan sejumlah BUMN yang masih memiliki kewajiban kredit kepada Bank BJB. Di antaranya:
PT Kimia Farma: sekitar Rp 950 miliar
PT Wijaya Karya (WIKA): Rp 278 miliar dan Rp 511 miliar
PT Rajawali Nusindo: lebih dari Rp 403 miliar
PT PP Semarang–Demak: sekitar Rp 239 miliar
PT Papros: lebih dari Rp 98 miliar
PT Perikanan Indonesia: lebih dari Rp 96 miliar
PT Waskita Karya: sekitar Rp 91 miliar
PT Barata Indonesia: lebih dari Rp 89 miliar
Besarnya angka piutang tersebut dinilai tidak sebanding dengan kondisi Bank BJB yang justru harus menanggung risiko kredit dari perusahaan-perusahaan milik negara.
“Daerah Harusnya Dibantu, Bukan Dibebani”
Dedi tak menutupi kekecewaannya. Ia menilai relasi pusat dan daerah seharusnya bersifat saling menguatkan, bukan sebaliknya.
“Orang daerah itu harusnya dibantu, bukan dipinjam. Pinjam enggak bayar lagi,” ucapnya.
Saat ini, lanjut Dedi, beberapa BUMN hanya membayar bunga dan mengajukan restrukturisasi utang. Kondisi tersebut membuat persoalan pokok kredit terus berlarut-larut.
“Sekarang mereka tinggal bayar bunganya saja, minta restrukturisasi. Jadi kalau ngomong beban, ini beban,” tegasnya.
Dedi berharap ada penyelesaian serius dari pemerintah pusat agar piutang BUMN ke Bank BJB tidak terus menjadi ganjalan bagi pembangunan Jawa Barat. Tanpa kepastian, bank daerah berisiko kehilangan ruang gerak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional.
Tinggalkan Balasan