MATARAM – Demonstrasi mahasiswa yang digelar di depan Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Kota Mataram, berakhir ricuh pada Senin (4/5/2026). Insiden tersebut mengakibatkan tiga orang peserta aksi mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.

Aksi massa yang diikuti oleh gabungan mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Mataram dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) ini pada awalnya berlangsung dengan tertib.

Kronologi Bentrokan

Ketegangan mulai meningkat saat aparat keamanan berupaya mengamankan salah satu peserta dari tengah kerumunan massa. Tindakan tersebut memicu reaksi keras dari para demonstran lainnya, sehingga terjadi aksi saling dorong yang kemudian berkembang menjadi bentrokan fisik antara mahasiswa dan petugas.

Lihat Juga:
Mahasiswa Banten Gelar Aksi di Pendopo Gubernur, Soroti Ketimpangan Pendidikan dan Rendahnya IPM Lebak-Pandeglang

Aksi yang diikuti oleh lebih dari 150 mahasiswa ini mendapatkan pengawalan dari unsur Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan pihak kepolisian.

Dugaan Kekerasan dan Kondisi Korban

Koordinator aksi, Erwin Setiawan, melaporkan adanya dugaan kekerasan fisik yang dilakukan oleh oknum petugas terhadap peserta aksi. Menurut keterangannya, beberapa mahasiswa mengalami tindakan represif di lapangan.

Rincian kondisi korban akibat insiden tersebut meliputi:

  • Jenis Kekerasan: Peserta aksi dilaporkan ada yang dipukul di bagian wajah, dicekik, hingga ditendang oleh anggota Satpol PP.

  • Kondisi Luka: Tiga orang mengalami lebam di bagian wajah dan leher akibat pukulan dan cekikan.

  • Luka Fisik Lainnya: Satu peserta lainnya dilaporkan mengalami luka memar pada bagian kaki.

  • Penanganan Medis: Seluruh korban luka telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat guna penanganan lebih lanjut.

Situasi Terkini

Menjelang sore hari, situasi di sekitar area Kantor Gubernur NTB dilaporkan telah berangsur kondusif setelah massa aksi membubarkan diri secara teratur. Hingga saat ini, pihak terkait masih memantau perkembangan pascabentrokan guna memastikan stabilitas keamanan di pusat pemerintahan provinsi tersebut. (RED/PER)