SERANG – Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) memberikan apresiasi terhadap anjuran Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menghadirkan minimal satu dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan kampus. Rektor Untirta, Fatah Sulaiman, menyatakan bahwa perguruan tinggi perlu merespons gagasan tersebut sebagai bagian dari upaya mendukung program Presiden Prabowo Subianto demi mewujudkan Generasi Emas 2045.

Meski demikian, pihak kampus menekankan bahwa kesiapan ekosistem yang matang menjadi syarat mutlak sebelum perguruan tinggi terjun langsung dalam penyediaan makanan bagi masyarakat.

Kualitas dan Presisi sebagai Prioritas

Fatah menjelaskan bahwa pelaksanaan program MBG tidak boleh dilakukan secara setengah hati. Kampus memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan proses penyaluran terukur secara presisi, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Beberapa aspek krusial yang harus disiapkan kampus meliputi:

  • Bahan Pangan: Ketersediaan bahan pangan yang berkualitas dan berkelanjutan.

  • Sumber Daya Manusia: Penyiapan SDM yang memahami standar gizi serta prosedur sanitasi.

  • Distribusi dan Kontrol: Strategi distribusi agar kondisi makanan tetap terjaga hingga ke tangan masyarakat serta pengawasan mutu (quality control) terhadap standar nutrisi.

  • Kepakaran Akademik: Memanfaatkan kepakaran di kampus untuk memastikan kadar gizi dan nutrisi tepat sasaran.

Fokus Benahi Layanan Internal

Saat ini, Untirta masih memprioritaskan pembenahan layanan internal bagi sekitar 30 ribu mahasiswanya. Fokus utama pihak kampus adalah penyediaan kantin berstandar Halal, Aman, dan Sehat (HAS) melalui verifikasi periodik terhadap para penyewa (tenant) guna menjaga kualitas dengan harga terjangkau.

Belum Siap Suplai dalam Waktu Dekat

Berbeda dengan sejumlah perguruan tinggi lain yang mulai membangun infrastruktur dapur MBG, Fatah mengakui Untirta belum siap untuk menyuplai makanan ke sekolah maupun masyarakat dalam waktu dekat.

“Sementara ini belum siap. Kita harus siapkan ekosistemnya agar bisa bergerak secara profesional. Jangan sampai kita bilang siap, tapi layanan di lapangan tidak sesuai harapan masyarakat,” tegas Fatah pada Rabu (6/5/2026). Langkah hati-hati ini diambil untuk memastikan bahwa keterlibatan kampus benar-benar memberikan dampak positif dalam menekan angka stunting dan malnutrisi tanpa merugikan masyarakat akibat layanan yang tidak sesuai standar. (RED/PEND)