JAKARTA – Anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Sigit Purnomo Syamsuddin Said atau Pasha Ungu, mengkritik pemerintah yang dinilai mengabaikan kesejahteraan guru dalam pembahasan kebijakan di DPR. Sorotan ini disampaikan saat rapat resmi DPR, menyoroti agenda kementerian yang dianggap tidak memprioritaskan hak dasar tenaga pendidik.

“Masih banyak guru, terutama guru madrasah dan honorer, yang hidup pas-pasan. Tapi dalam agenda kementerian, isu ini nyaris tak terdengar. Bagaimana kita bisa bicara kualitas pendidikan kalau kesejahteraan guru diabaikan?” tegas Pasha Ungu di hadapan rekan-rekan DPR.

Kritik terhadap Kebijakan Pemerintah

Pasha menyoroti bahwa kesejahteraan guru seharusnya menjadi titik fokus dalam setiap program pendidikan, baik anggaran maupun regulasi. Ia menilai pemerintah cenderung mengutamakan pembangunan fisik dan digitalisasi, sementara guru, sebagai ujung tombak pendidikan, masih kerap terpinggirkan.

“Kita sering bicara kurikulum, teknologi, dan infrastruktur. Tapi guru yang mengajar setiap hari masih banyak yang bergaji rendah. Ini ironi pendidikan Indonesia,” tambahnya.

Desakan Evaluasi dan Perubahan

Politikus PAN itu menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan kementerian terkait pendidikan dan kesejahteraan guru. Ia mendesak agar DPR memastikan setiap kementerian memiliki agenda konkret untuk memperbaiki kondisi guru, termasuk gaji, perlindungan sosial, dan kepastian status kerja.

“Jangan sampai guru terus menjadi korban sistem. Jika ini dibiarkan, kualitas pendidikan nasional akan terus merosot,” pungkas Pasha Ungu.

Respons DPR dan Masyarakat

Sorotan Pasha ini disambut sejumlah anggota DPR lain yang juga menekankan perlunya perhatian serius pada nasib guru, terutama guru honorer dan guru madrasah di daerah. Isu ini sebelumnya sempat memicu protes dan peringatan dari Komisi VIII DPR terkait gaji guru yang belum tuntas.