NABIRE – Ratusan mahasiswa bersama elemen Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang tergabung dalam berbagai aliansi menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di Nabire, ibu kota Provinsi Papua Tengah, Senin (27/4/2026). Massa menyuarakan isu “Papua Darurat Militer” dan menuntut penarikan segera pasukan militer dari Distrik Kembru, Kabupaten Puncak.

Aksi ini diikuti oleh berbagai elemen, di antaranya Forum Pribumi Papua, OKP Cipayung, DPD I KNPI Papua Tengah, ormas aktivis, LSM, hingga pemuda gereja dan elemen rakyat Papua lainnya.

Kronologi Aksi: Long March Menuju Kantor DPR

Massa mulai berkumpul di kawasan Pasar Karang sekitar pukul 13.00 WIT. Dengan membawa berbagai spanduk dan pamflet bertuliskan “Tarik Militer dari Kembru” dan “Stop Korban Sipil”, para demonstran melakukan long march sejauh kurang lebih 2 kilometer menuju Kantor DPR Papua Tengah.

Lihat Juga:
Mahasiswa Independen Se-Sorong Raya Suarakan “Papua Darurat Militer dan Krisis Kemanusiaan”

Tiba di halaman Kantor DPR sekitar pukul 13.30 WIT, orasi politik mulai menggema. Korlap aksi menegaskan bahwa kehadiran operasi militer di Distrik Kembru telah menimbulkan keresahan yang mendalam di masyarakat dan diduga menyebabkan jatuhnya korban dari pihak sipil.

“Rakyat Puncak butuh damai, butuh sekolah, butuh puskesmas. Bukan bunyi tembakan!” teriak salah satu orator di tengah kerumunan massa.

Tiga Poin Utama Tuntutan Mahasiswa

Tepat pukul 15.00 WIT, perwakilan massa diterima secara resmi oleh anggota DPR Papua Tengah untuk menyerahkan dokumen tuntutan. Adapun pokok-pokok tuntutan yang diajukan adalah:

Lihat Juga:
Ketua KNPI Papua Tengah Yustinus Tebai: Pemuda Harus Buang Gengsi, Bersatu Bangun Papua Tengah yang Terang

  1. Penarikan Pasukan: Mendesak penarikan segera seluruh pasukan militer, baik organik maupun non-organik, dari Distrik Kembru, Kabupaten Puncak.

  2. Evaluasi Keamanan: Menuntut evaluasi total terhadap pendekatan keamanan di Papua Tengah dengan mengedepankan jalur dialog damai.

  3. Perlindungan Sipil: Memberikan jaminan perlindungan penuh bagi warga sipil yang berada di wilayah-wilayah konflik.

Pengamanan Humanis dan Kondusif

Aksi ini mendapatkan pengawalan ketat namun humanis dari 800 personel gabungan TNI-Polri. Kapolres Nabire dan Dandim 1705/Nabire bahkan turut berjalan kaki bersama massa dari titik kumpul hingga lokasi tujuan aksi guna memastikan situasi tetap terkendali.

“Kami kawal agar adik-adik mahasiswa bisa sampaikan aspirasi dengan aman. Prinsipnya humanis dan dialogis,” ujar Kapolres Nabire di sela-sela aksi pengamanan.

Massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib sekitar pukul 16.00 WIT. Tidak ada laporan mengenai bentrokan maupun kerusakan fasilitas umum selama jalannya demonstrasi.

Konteks Konflik di Distrik Kembru

Sebagai informasi, Distrik Kembru di Kabupaten Puncak dalam beberapa bulan terakhir menjadi salah satu titik rawan kontak senjata antara aparat keamanan dan TPNPB. Meskipun pemerintah menyatakan penempatan pasukan bertujuan untuk pengejaran kelompok bersenjata, sejumlah kelompok masyarakat sipil melaporkan adanya warga lokal yang terpaksa mengungsi akibat situasi tersebut.

Pihak DPR Papua Tengah telah berjanji untuk meneruskan aspirasi dan dokumen tuntutan mahasiswa ini kepada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat untuk ditindaklanjuti secara serius.

Pewarta: Jeri