SORONG – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Independen Se-Sorong Raya menyampaikan pernyataan sikap tegas terkait kondisi keamanan di Tanah Papua. Dalam aksi yang digelar di Sorong, Papua Barat Daya, Minggu (26/4/2026), mereka menyoroti apa yang mereka sebut sebagai kondisi darurat militer dan krisis kemanusiaan yang sedang terjadi.

Pernyataan sikap tersebut dibacakan langsung oleh Koordinator Lapangan, Martinus Gobai, didampingi Sekretaris Korlap, Selpianus Iyai.

Soroti Dampak Operasi Militer

Dalam poin pertama pernyataannya, kelompok mahasiswa ini menyatakan bahwa operasi militer yang masif di wilayah Papua telah berdampak langsung pada kehidupan warga sipil. Mereka menggarisbawahi terjadinya pengungsian massal serta trauma yang dialami oleh kelompok rentan.

Lihat Juga:
Ratusan Mahasiswa Long March di Nabire, Desak Penarikan Militer dari Distrik Kembru

“Papua hari ini dalam kondisi darurat militer dan krisis kemanusiaan. Operasi militer yang masif telah menimbulkan korban sipil, pengungsian, dan trauma berkepanjangan bagi rakyat Papua, khususnya perempuan dan anak-anak,” tegas Martinus Gobai saat membacakan poin pernyataan tersebut.

Desak Pendekatan Dialog Damai

Mahasiswa mendesak pemerintah untuk mengubah pola pendekatan keamanan yang selama ini digunakan dalam menangani konflik di Papua. Mereka menolak segala bentuk tindakan yang mengorbankan rakyat sipil dan meminta negara mengedepankan jalur diplomasi.

“Negara wajib hadir dengan dialog damai, bukan moncong senjata,” lanjutnya dalam pernyataan tersebut.

Lihat Juga:
Perkuat Solidaritas di Tanah Rantau, IPMADEI Sorong Raya Resmi Bentuk Panitia PAB dan HUT 2026

Selain itu, terdapat beberapa poin tuntutan utama yang disampaikan, di antaranya:

  • Penarikan Personel: Mendesak penarikan pasukan militer, baik organik maupun non-organik, dari wilayah-wilayah konflik.

  • Akses Kemanusiaan: Meminta pembukaan akses seluas-luasnya bagi jurnalis serta lembaga kemanusiaan internasional untuk masuk ke wilayah Papua.

  • Solidaritas Global: Menyerukan adanya solidaritas nasional dan internasional untuk membantu menangani krisis kemanusiaan yang terjadi.

Dukungan Terhadap Hak Hidup

Pernyataan sikap ini ditutup dengan penegasan bahwa aksi ini merupakan bentuk dukungan moral terhadap hak hidup, hak kedamaian, serta hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua. Dokumen pernyataan tersebut diserahkan sebagai simbol perjuangan mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi masyarakat.

Aksi yang berlangsung di bawah pengawasan aparat ini berjalan dengan penuh tanggung jawab hingga selesai, menjadi pengingat akan dinamika sosial-politik yang terus berkembang di wilayah Papua Barat Daya.(jer)