JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, mengapresiasi langkah konkret TikTok dalam menjalankan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PPTunas).

TikTok tercatat menjadi platform digital pertama di Indonesia yang melaporkan pencapaian implementasi kepatuhan secara terukur dengan menonaktifkan jutaan akun pengguna di bawah umur.

Platform Pertama yang Lapor Secara Terukur

Dalam keterangannya di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (28/4/2026), Meutya mengungkapkan bahwa TikTok telah menonaktifkan sekitar 1,7 juta akun pengguna yang terdeteksi berusia di bawah 16 tahun.

Lihat Juga:
Miris! Polisi Gerebek Daycare di Umbulharjo Yogya, Temukan Anak dalam Kondisi Kaki dan Tangan Terikat

“Per hari ini, yang telah dinonaktifkan akun di bawah 16 tahun adalah 1,7 juta akun anak dari platform TikTok,” ujar Meutya Hafid. Langkah ini dinilai sebagai standar baru bagi platform lain dalam memberikan perlindungan terhadap ekosistem digital anak di Indonesia.

Komitmen Melawan Judi Online

Selain fokus pada perlindungan anak melalui penonaktifan akun, pertemuan antara pemerintah dan manajemen TikTok juga membahas rencana aksi yang lebih luas. Keduanya sepakat untuk meningkatkan pengawasan dan penanganan terhadap kejahatan digital, termasuk pemberantasan konten judi online yang kian meresahkan.

Meutya menekankan bahwa langkah TikTok ini harus diikuti dengan rencana aksi yang lebih rinci dan terukur di masa depan agar ruang digital tetap aman bagi seluruh lapisan masyarakat.

Lihat Juga:
Mendagri Tito Karnavian Instruksikan Pemda Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik Secara Penuh

Himbauan Tegas bagi Platform Lain

Menkomdigi memberikan peringatan keras kepada platform digital lainnya yang beroperasi di Indonesia. Ia meminta para penyelenggara sistem elektronik (PSE) tidak hanya berhenti pada pernyataan komitmen di atas kertas, tetapi segera melaporkan aksi nyata mereka kepada publik.

“Kami menghimbau para platform yang sudah mengatakan komitmen kepatuhannya untuk tidak berhenti di hanya komitmen kepatuhan, tapi untuk segera melapor langkah-langkah nyata yang sudah dilakukan kepada publik di Indonesia melalui Kementerian Komdigi,” tegas Meutya.

Langkah tegas Kementerian Komdigi ini diharapkan dapat mempercepat terciptanya ruang siber yang lebih sehat, di mana perlindungan terhadap anak dan pencegahan konten ilegal menjadi prioritas utama para penyedia layanan digital di tanah air.