SERANG – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang baru saja digulirkan mendapat kritik tajam dari kalangan legislatif. Anggota DPRD Provinsi Banten, Musa Weliansyah, mengungkapkan temuan mengejutkan terkait kualitas makanan yang dibagikan kepada siswa dan ibu hamil di wilayah Banten yang dinilai jauh dari standar kesehatan dan gizi.

Politisi PPP tersebut menyatakan bahwa alih-alih memberikan perbaikan nutrisi, pelaksanaan di lapangan justru berpotensi membahayakan kesehatan penerima manfaat.

Temuan Buah Busuk dan Makanan Berjamur

Dalam keterangannya, Musa memaparkan fakta pahit yang ditemukan di lapangan. Ia menyebutkan adanya paket makanan yang berisi komponen tidak layak konsumsi.

Lihat Juga:
Ketegangan di Ruko Kencana Grobogan: Puluhan Anggota Ormas Geruduk Kantor LSM Terkait Program Makan Bergizi Gratis

“Kami menemukan buah-buahan busuk, serta kurma yang kering dan berjamur. Ini sangat ironis, program yang tujuannya meningkatkan gizi justru memberikan makanan yang membahayakan kesehatan,” tegas Musa Weliansyah dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (28/2/2026).

Musa menilai kualitas makanan yang rendah tersebut sangat janggal mengingat anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk program ini sangat besar.

Dugaan Mark-up dan Kerugian Negara

Tak hanya soal kualitas gizi, Musa juga menyoroti adanya ketidakefektifan skema distribusi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia menemukan praktik di mana jatah makanan diberikan sekaligus untuk tiga hari, padahal biaya operasional dan sewa dapur dianggarkan secara harian.

Lihat Juga:
Ironi Hery Susanto: Baru 6 Hari Dilantik Jadi Ketua Ombudsman, Kini Berompi Pink Tersangka Kejagung

“Jika makanan diberikan untuk tiga hari, muncul pertanyaan besar: dikemanakan biaya sewa dapur dan operasional untuk dua hari sisanya? Ini bukan sekadar teknis, tapi ada potensi kerugian negara yang nyata,” tambahnya.

Berdasarkan analisisnya, terdapat dugaan penggelembungan harga atau mark-up rata-rata sebesar Rp2.000 per siswa dibandingkan dengan harga pasar.

Desakan Evaluasi Badan Gizi Nasional

Musa menyayangkan sikap Badan Gizi Nasional (BGN) yang dianggap hanya memberikan laporan formalitas kepada Presiden tanpa melihat fakta di lapangan. Ia mendesak agar program ini segera dievaluasi total sebelum menjadi ajang “bancakan” atau korupsi berjamaah oleh oknum tidak bertanggung jawab.

“BGN jangan hanya setor muka di Jakarta. Turun ke bawah, lihat apa yang dimakan anak-anak kita. Jangan sampai anggaran APBN habis untuk makanan yang tidak layak konsumsi,” tutupnya.