JAKARTA – Laman resmi Badan Gizi Nasional (BGN), bgn.go.id, mendadak menjadi sasaran kritik tajam publik pada Selasa (5/5/2026). Alih-alih mendapatkan apresiasi, situs instansi pemerintah ini justru banjir kecaman dari warganet lantaran kualitas visualnya yang dianggap tidak sepadan dengan nilai proyek pengembangan yang fantastis.

Sorotan utama publik tertuju pada penggunaan aset gambar dan infografis yang diduga kuat merupakan hasil generatif kecerdasan buatan (AI) tanpa sentuhan profesional lebih lanjut.

Kontras Anggaran Fantastis dan Estetika “Instan”

Kekecewaan netizen memuncak saat membandingkan kualitas visual tersebut dengan laporan anggaran pengembangan Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN). Beberapa poin yang memicu perdebatan publik antara lain:

Lihat Juga:
BGN Turun Tangan, Kepala Badan Gizi Nasional Investigasi Dugaan Makanan Berbelatung di Pandeglang

  • Nilai Proyek: Sistem informasi tersebut dilaporkan menelan dana hingga Rp550 miliar atau lebih dari setengah triliun rupiah.

  • Penggunaan AI: Terdapat asisten virtual berbasis AI yang mampu menyajikan informasi secara instan, namun aset visual pendukungnya dinilai kurang profesional dan terkesan dikerjakan secara instan.

  • Sentimen Kreator Lokal: Warganet mempertanyakan alasan pemerintah tidak melibatkan ilustrator atau kreator lokal untuk menghasilkan karya yang lebih orisinal dan berkualitas tinggi dengan anggaran sebesar itu.

Desakan Transparansi Alokasi Dana

Salah satu kritik yang viral di media sosial menyoroti bagaimana dana pajak masyarakat dalam jumlah besar seharusnya dapat menghasilkan platform yang fungsional sekaligus estetik. Munculnya aset visual AI generatif ini dianggap oleh sebagian pihak sebagai bentuk penurunan kualitas di tengah melimpahnya ketersediaan anggaran.

Belum Ada Tanggapan Resmi

Hingga saat ini, pihak Badan Gizi Nasional belum memberikan pernyataan resmi maupun klarifikasi terkait tudingan penggunaan aset AI generatif pada situs mereka. Publik masih menanti rincian alokasi anggaran SIPGN untuk memahami apakah penggunaan teknologi tersebut ditujukan untuk efisiensi atau terdapat kendala lain dalam sektor pengembangan kreatif.

Fenomena ini kembali memicu diskusi luas mengenai etika dan standar kualitas penggunaan kecerdasan buatan di lingkungan instansi pemerintahan Indonesia. (RED/TEK)

Lihat Juga:
Dukung Gagasan Badan Gizi Nasional, Untirta Tekankan Kesiapan Ekosistem Sebelum Hadirkan Dapur MBG